KEDIRI – Munculnya Surat Edaran (SE) Bupati Dhito melalui Sekda Dede Sudjana, tentang Jam Kerja Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa, yang menetapkan jam kerja mulai 07.30 sampai 15.30, direspon berbeda-beda oleh sejumlah Kades, perangkat desa, dan masyarakat. Sebagian merasa senang, karena berharap Kades dan perangkat bisa selalu di kantor..
BUAT JAM KERJA SENDIRI : Salah satu respon terhadap SE Bupati, di salah satu desa di Kecamatan Ngadiluwih
Namun, mayoritas kurang yakin SE jam kerja itu bisa efektif, mengingat situasi layanan di desa-desa berbeda dengan layanan kantor. Sehingga cuek, karena SE itu sulit diaplikasikan di desa. “Mungkin karena dia (Dhito, red) Bupati baru. Jadi kurang memahami layanan di desa. Mungkin maksudnya baik, tapi kurang pas,”ujar salah seorang pembaca kediripost, yang memberikan tanggapan balik atas berita tentang SE jam kerja.
“Yo malah peneran. Malam bisa enak tidur. Orang mo minta surat ya suruh ke balaidesa saja besoknya,”kata pembaca yang lain.
“Wah bagus itu. Dhito memang top. Biar perangkat gak keluyuran waktu jam kantor. Mosok jam 11 sudah pulang, macul ke sawah,”ujar yang lain.
“Itu yang bener jangan jam kerja bahasanya. Cocoknya (SE,red) jam kantor. Gitu lo bosss…. Pembisik Bupati sopo to jane Bos?,” ujar pembaca yang lain lagi.
Sementara di sisi lain, ada juga Kades yang merespon SE itu dengan menempelkan pengumuman terkait jam kerja di balaidesa. Yang menyebutkan tentang jam kerja di balaidesa. Jam layanan admin, dan jam kerja versi pemerintah desa.
Ada juga yang merespon dengan membuat piket perangkat desa agar tetap ada orang di balaidesa, selain tenaga administrasi. “Di desa itu bukan sekadar layanan administrasi, tapi layanan sosial sangat penting. Layanan sosial ini yang tidak bisa dibatasi jam kerja,”ujar salah satu perangkat desa.
Sementara itu, Sekretaris Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri, Abdul Khamid, menjelaskan SE jam kerja bagi Kades dinilai baik-baik saja. Tetapi tidak bisa diterapkan begitu saja. Harus mengakomodir kearifan lokal di desa. “Kalau ada Kades atau perangkat yang memaknai SE itu bahwa jam kerja mereka sebatas jam yang ditentukan, di luar jam itu mereka tidak mau melayani, masyarakat yang repot dan bisa terjadi konflik antara perangkat dan masyarakat,”ujar Khamid.
Khamid memberikan contoh kasus, misalnya ada kematin di sore atau malam hari di luar jam kerja, warga menginginkan pemakaman malam hari, tapi Kaur Kesra atau modin tidak mau melayani, perangkat desa bisa diolok-olok oleh warga. “Kalau ada pertengkaran antar warga di malam hari, kan juga harus segera ditangani saat itu juga. Saat ini yang dibutuhkan adalah regulasi yang bisa mengakomodir kearifan lokal desa, untuk memaksimalkan layanan masyarakat,”jelasnya.
Paradigma pemerintah sekarang, lanjut Khamid, adalah melayani, termasuk pemerintah desa. “Maka kades dan perangkat desa, kita punya kewajiban moral melayani warga desa setiap saat dan setiap waktu baik di kantor maupun di luar kantor,”tandas Khamid. (mam)
Working Hours of Head of Village, Dicuekin?
KEDIRI – The emergence of a Circular Letter (SE) of Regent Dhito through Sekda Dede Sudjana, regarding the Working Hours of Village Heads (Kades) and Village Officials, which set working hours from 07.30 to 15.30, responded differently by a number of heads of villages, village officials, and the community. Some of them are happy, because they hope that the village head and his staff can always be at the office.
However, the majority were not sure that the SE working hours could be effective, given that the service situation in the villages was different from office services. So indifferent, because SE is difficult to apply in the village. “Maybe because he (Dhito, red) is a new regent. So they do not understand the services in the village. Maybe the meaning is good, but it’s not quite right, ”said one kediripost reader, who gave feedback on the news about SE working hours.
“Yo, instead, he is lightening. Sleep can be good at night. People want to ask for a letter, just send them to the balaidesa the next day, ”said another reader.
“Wow, that’s good. Dhito is indeed top. So that the device doesn’t waste time on office hours. At 11 o’clock Mosok returned, he went to the rice fields, ”said another.
“That’s the correct language, don’t work hours. Suitable (SE, red) office hours. So, bosss…. The whisperer of the Regent, sopo to Jane, Boss ?, “said another reader.
Meanwhile, on the other hand, there was also the village head who responded to the SE by posting an announcement related to working hours at the village hall. Which mentions working hours at the balaidesa. Admin service hours, and working hours of the village government version.
There are also those who respond by making village officials pickets so that there are still people in the balaidesa, in addition to administrative personnel. “In the village, it is not just administrative services, but social services are very important. This social service cannot be limited to working hours, “said one of the village officials.
Meanwhile, the Secretary of the Village Head Association (PKD) of Kediri Regency, Abdul Khamid, explained that the SE working hours for the village head are considered to be fine. But it can’t be applied just like that. Must accommodate local wisdom in the village. “If there is a village head or officials who interpret the SE, that their working hours are limited to the stipulated hours, outside these hours they do not want to serve, the community is troubled and there can be conflicts between the apparatus and the community,” said Khamid.
Khamid gave an example of a case, for example there is a death in the afternoon or at night outside working hours, the residents want a funeral at night, but the Kaur Kesra or modin does not want to serve, the village officials can be ridiculed by the residents. “If there is a quarrel between residents at night, it must also be dealt with right away. Currently what is needed is a regulation that can accommodate village local wisdom, to maximize community services, “he explained.
The current government paradigm, continued Khamid, is to serve, including the village government. “So the village head and village officials, we have a moral obligation to serve the villagers at all times and at all times both at the office and outside the office,” said Khamid. (mam)
Tinggalkan Balasan