Mencermati Dinamika Pengisian Kekosongan Wawali Kediri (2)
Oleh : Imam Subawi
Wartawan Kediripost.co.id
Dinamika politik terkait pengisian Wawali, bisa juga menyeruak dari dua partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) pada Pilkada 2018 lalu, PAN dan NasDem, partai yag paling menentukan apakah kursi Wawali akan terisi atau tidak. Mereka bisa saling ‘sandera’ jika siapa, apa, dan bagaimana tentang calon Wawali.
Karena secara administratif, pengajuan nama calon Wawali harus ditandatangani dua partai pengusung, PAN dan NasDem. Jika NasDem tidak sepakat dengan nama yang diajukan PAN, NasDem bisa menolak tandatangan. Sebaliknya, jika PAN tidak sepakat dengan nama yang dimunculkan NasDem, PAN juga bisa menolak tandatangan. Karena haknya sama. Begitu juga terkait apa dan bagaimananya.
Namun, ada satu opsi yang keduanya tidak akan ‘berani’ melawan, yaitu DPP. Kalau DPP sudah menandatangani siapa nama yang harus diusung sebagai Calon Wawali, DPD PAN maupun NasDem, sama-sama tidak akan berani menentang. Karena bisa jadi, ada risiko dipecat dari jabatani ketua DPD, atau dipecat dari anggota dewan, bahkan dipecat dari partai.
Secara perbandingan antar ketua DPD, PAN dan NasDem, secara kalkulasi posisi Abdul Bagi sebagai ketua DPD PAN Kota Kediri, masih jauh lebih kuat dibanding ketua DPD NasDem, H. Nafis Kurtubi. Realitas politik, prestasi Abdul Bagi yang mampu mendongkrak perolehan suara di DPRD dalam dua Pemilu Legislatif (Pilleg) dan sukses mengusung Walikota dua periode, ditambah sukses menempatkan anaknya, Abdul Hakim di DPR RI, diprediksi tetap akan menjadi pertimbangan penting DPP PAN untuk berspekulasi menggeser posisi Abdul Bagi.
Sedang Nafis Kurtubi sebagai ketua DPD NasDem, sukses menambah kursi di Pilleg 2019 dari 1 kursi menjadi 3 kursi dewan, serta sukses bersama PAN dalam mengusung Walikota dan Wakil Walikota 2018, juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Meskipun pengaruh dan peran kesuksesan di Pilkada 2018, harus diakui jauh lebih besar PAN. Tetapi, Nafis Kurtubi tetap memiliki peran penting.
Jika PAN dan NasDem kompromi soal siapa, apa, dan bagaimana di pemilihan Wawali, peluang calon Wawali melenggang dengan mudah, sangat kuat. Sebaliknya, jika PAN dan NasDem berkukuh konfrontasi, berbagai kemungkinan masih bisa muncul. Pertama, bisa jadi kursi Wawali tidak akan diisi. Ke dua, jika kursi Wawali ‘harus’ diisi, bisa jadi PAN dan NasDem harus mencari calon alternatif dari luar. Sehingga, bisa jadi keduanya sama-sama ‘tidak atau kurang mendapat apa-apa’. Walaupun, kemungkinan ini diprediksi sangat kecil.
Beberapa pemikiran dari luar parpol, sempat muncul dengan pendekatan berbeda, tanpa mengabaikan kepentingan parpol. Pertama, pendekatan realitas sosial. Yaitu kemungkinan dimunculkannya harmoni peta sosiologis dalam berbagi kekuasaan politik, kelompok abangan dan kelompok agama.Gus Sunoto dari PDI-P direpresentasi sebagai kelompok sosial abangan, sudah menduduki ketua DPRD. Sedang kelompok agama dengan massa mayoritas, NU dan Muhammadiyah, berbagi di ekskutif. Abu Bakar sebagai Walikota sebagai representasi Muhammadiyah. Sedang wakilnya merepresentasikan NU. Kedua, pembagian kekuasaan politik berdasarkan kepartaian pengusung, PAN dan NasDem. Abu Bakar sebagai Walikota representasi PAN. Sedangkan Wawali menjadi ‘jatahnya’ NasDem.
Secara praktis, pendekatan idealis sosiologis ini tidak akan semudah itu diwujudkan. Karena akan berbenturan dengan kepentingan politik praktis para pemangku hak politik, khususnya terkait apa, siapa, dan bagaimana negosiasi politiknya.
Selain itu, dua opsi itu juga belum tentu mendapatkan respon positif oleh para anggota dewan sebagai pemegang hak suara. Siapapun calonnya, jika ‘transaksional’ politiknya di dewan tidak jelas, bisa ‘diboikot’, dibuat tidak Kuorum 50 +1 saat pemilihan, sebagaimana diatur Tatib pasal 29 ayat 2. Walaupun, boikot model ini bisa menjadi kurang berguna, karena di pasal selanjutnya ada opsi bahwa jika tidak kuorum, akan ditunda maksimal 2 kali dengan tenggat waktu masing-masing maksimal 1 jam. Dalam posisi seperti ini, daya tawar dewan non pengusung akan lemah jika PAN dan NasDem kompromi dan ngotot mengajukan calon yang diinginkan, meski kurang disukai anggota dewan. Namun, bisa juga akan muncul ‘boikot’ atau ‘perlawanan’ dalam bentuk lain.
Soal jumlah calon Wawali yang diusung, juga sangat berpeluang memunculkan polemik. Pada Tatib pemilihan pasal 6, disebutkan ‘parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua (2) orang calon wakil walikota’, tanpa kata ‘wajib’ atau ‘harus’. Pasal ini, masih memungkinkan munculnya calon Wawali tunggal, dengan dalih tafsir bahasa. Karena tidak ada kewajiban ‘harus’ mengusulkan dua calon. Tergantung tafsir bahasa masing-masing dan utamanya kepentingan yang mendasari tafsir bahasa pasal itu.
Pada posisi paling ekstrim, kursi Wawali tidak diisipun, tidak ada masalah. Karena tidak ada opsi kursi Wawali ‘harus’ diisi dalam waktu tertentu. Kursi Wawali ‘harus’ diisi atau tidak diisi, sangat bergantung pada dinamika politik kepentingan yang menyelimuti. Tinggal bagaimana para pemangku kepentingan politik memainkan peran, mengolah kepentingan, untuk menekan kursi Wawali ‘harus’ diisi atau tidak diisi.
Dinamika politik masih akan terus berlangsung, apakah mereka akan kompromi, konfrontasi, atau negosiasi untuk berbagi? Semua masih sangat terbuka. (bersambung)
PAN and NasDem can ‘hostage’ each other
attention to the dynamics of filling for Wawali Kediri (2)
By : imam Subawi
Journalist kediripost.co.id
Political dynamics related to the filling of Wawali, can also emerge from the two parties that bear the Mayor and Deputy Mayor (Wawali) in the 2018 Pilkada, PAN and NasDem, the parties that most determine whether the Wawali seat will be filled or not. They can “hostage” each other if who, what, and how about the candidate for Guardian.
Because administratively, the submission of the name of the Wawali candidate must be signed by the two supporting parties, PAN and NasDem. If NasDem does not agree with the name proposed by PAN, NasDem can reject the signature. Conversely, if PAN does not agree with the name raised by NasDem, PAN can also reject the signature. Because the rights are the same. Likewise related to what and how.
However, there is one option that neither of them would “dare” to fight back, namely the DPP. If the DPP has signed the names of the Wawali Candidates, the DPD PAN and the NasDem, neither will they dare to oppose. Because it could be, there is a risk of being fired from the position of chairman of the DPD, or being fired from a member of the council, or even being fired from the party.
In comparison between the chairman of the DPD, PAN and NasDem, according to calculations Abdul Bagi’s position as chairman of the DPD PAN for Kediri City, is still much stronger than the chairman of the NasDem DPD, H. Nafis Kurtubi. Political reality, Abdul Bagi’s achievement, which was able to boost vote acquisition in the DPRD in two Legislative Elections (Pilleg) and successfully brought in two terms of Mayor, plus the success of placing his son, Abdul Hakim in the DPR RI, is predicted to still be an important consideration for DPP PAN to speculate on shifting positions. Abdul Bagi.
While Nafis Kurtubi as chairman of the NasDem DPD, successfully added seats in Pilleg 2019 from 1 seat to 3 council seats, and success with PAN in carrying the Mayor and Deputy Mayor of 2018, also cannot be ignored. Despite the influence and role of success in the 2018 Pilkada, it must be admitted that PAN is much bigger. However, Nafis Kurtubi still has an important role.
If PAN and NasDem compromise on who, what, and how in the selection of Wawali, the chances of the candidate for Wawali walk easily are very strong. On the other hand, if PAN and NasDem persist in confrontation, various possibilities can still arise. First, it is possible that the Wawali seat will not be filled. Second, if the Wawali seat “must” be filled, it could be that PAN and NasDem have to look for alternative candidates from outside. So, it could be that both of them ‘got nothing or not getting enough’. Although, this possibility is predicted to be very small.
Some ideas from outside the political parties, had appeared with different approaches, without neglecting the interests of the political parties. First, the social reality approach. Namely the possibility of a sociological map harmony in the sharing of political power, abangan groups and religious groups. Gus Sunoto from PDI-P is represented as an abangan social group, already chairing the DPRD. Meanwhile, religious groups with the majority of the masses, NU and Muhammadiyah, share the executive branch. Abu Bakar as Mayor representing Muhammadiyah. While the representative represents NU. Second, the distribution of political power based on the bearer party, PAN and NasDem. Abu Bakar as Mayor representing PAN. Meanwhile, Wawali is the “share” for NasDem.
In practical terms, this sociological idealist approach will not be that easy to realize. Because it will clash with the practical political interests of political rights holders, especially regarding what, who, and how the political negotiations are.
In addition, the two options do not necessarily get a positive response by members of the board as voting rights holders. Whoever the candidate is, if his political ‘transactional’ in the council is not clear, it can be ‘boycotted’, not making a 50 + 1 Quorum during the election, as stipulated in Article 29 paragraph 2 of the Standing Orders. option that if there is no quorum, it will be postponed a maximum of 2 times with a maximum of 1 hour each. In a position like this, the bargaining power of the board of non-bearers will be weak if PAN and NasDem compromise and insist on proposing the desired candidate, even though the council members do not like it. However, there can also be ‘boycott’ or other forms of ‘resistance’.
The question of the number of candidates for Wawali who is nominated is also very likely to cause a polemic. In article 6 of the Election Standing Orders, it states “a political party or coalition of supporting parties proposing two (2) candidates for deputy mayor”, without the word “obligatory” or “must”. This article, still allows the emergence of a single Wawali candidate, on the pretext of language interpretation. Because there is no obligation to “have” to propose two candidates. It depends on the interpretation of each language and the main importance of the interpretation of the language of the article.
In the most extreme position, the Wawali chair is not filled, there is no problem. Because there is no ‘must’ option for the Wawali seat to be filled within a certain time. The Wawali chair “must” be filled or not filled, it really depends on the political dynamics of the interests that surround him.
It remains how the political stakeholders play a role, cultivate interests, to pressure the Wawali seat “must” be filled or not.
Political dynamics will still continue, will they be compromise, confrontation or negotiation to share? Everything is still very open. (continued)
Tinggalkan Balasan