KEDIRI – Potensi kemungkinan terjadinya korupsi pada sisi pendapatan daerah, sering lepas dari pengawasan penegak hukum, LSM, dan jurnalis. Umumnya, kasus kasus yang terungkap selalu berpijak pada sisi belanja pada keuangan pemerintah daerah, “Sisi pendapatan, sering lepas dari pengawasan. Padahal potensinya juga sangat besar,”ujar Junan Tarigan, dari Malang Coruption Watch (MCW), saat menjadi pemateri pada pelatihan Membaca APBD di aula masjid Al – Khalid, Semampir, Kota Kediri, Sabtu (3/4/2021) yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri Raya.
PELATIHAN BACA APBD : Lutfi Mahmudiono, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kediri, saat memberikan materi di pelatihan baca APBD
Pada acara itu juga menghadirkan Lutfi Mahmudiono, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kediri. Hadir pula Ashari, anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Demokrat, sejumlah anggota AJI di eks Karisidenan Kediri, dan undangan lain.
Menurut Junan, pihaknya pernah melakukan survey kecil – kecilan terhadap salah satu sumber pendapatan daerah di Malang, potensi pendapatan yang tidak masuk ke kas daerah bisa mencapai sekitar 90 persen atau hanya sekitar 10 persen yang masuk ke Kasda. Sedangkan pendapat daerah, mayoritas dari dana APBD kembali untuk pegawai dalam berbagai bentuk, mulai gaji, honor, perjalanan dinas, tambahan kesejahteraan pegawai, dan sebagainya. “Jumlahnya bisa sekitar 65 persen. Sedangkan yang riil untuk kepentingan masyarakat langsung, sangat kecil. Belum lagi dana yang dikorupsi, yang seharusnya untuk kepentingan rakyat,”tambah Junan.
Sementara itu, Lutfi Mahmudiono menjelaskan, salah satu ukuran untuk kinerja pemerintah adalah serapan dana APBD yang sudah diberikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pemerintah Daerah. Jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Jika SILPA tinggi, maka kinerjanya kurang. Jika SILPA rendah, maka kinerjanya bagus.
“Makanya, di tengah tahun anggaran selalu ada evaluasi. OPD yang sudah menyerap dana besar, akan ditambah di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Sedang yang serapannya kecil, tidak ditambah. Kalau serapan tinggi, berarti bekerja dengan baik, kalau rendah berarti kurang bekerja,”tandasnya.
Lutfi mengaku heran dengan OPD yang kurang mampu menghabiskan anggaran. Karena sebenarnya mereka tinggal bekerja untuk menghabiskan anggaran yang disediakan untuk menjalankan program yang sudah mereka tetapkan sendiri. “Kan sebenarnya mereka tinggal bekerja, menghabiskan anggaran. Kalau menghabiskan anggaran saja tidak bisa, terus apa yang mereka kerjakan?,”kata Lutfi dengan nada Tanya. (mam)
Income Corruption, Off Control
KEDIRI – The potential for corruption on the regional revenue side, often escapes the supervision of law enforcers, NGOs and journalists. In general, cases that are revealed are always based on the expenditure side of regional government finances. “The revenue side is often out of control. Even though the potential is also very large, “said Junan Tarigan, from Malang Coruption Watch (MCW), when he was a speaker at the APBD Reading training in the hall of the Al – Khalid mosque, Semampir, Kediri, Saturday (3/4/2021) which was held by the Journalist Alliance. Independent (AJI) Kediri Raya.
The event also presented Lutfi Mahmudiono, Chairman of the NasDem Faction at the Kediri Regency DPRD. Also present were Ashari, a member of the Kediri City DPRD from the Democratic Party, a number of AJI members in the former Kediri Karisidenan, and other invited guests.
According to Junan, his party had conducted a small survey of one of the sources of regional income in Malang, the potential income that did not go to the regional treasury could reach around 90 percent or only about 10 percent that went to the Kasda. Whereas regional opinion, the majority of APBD funds return to employees in various forms, starting from salaries, honoraria, official travel, additional employee welfare, and so on. “The amount could be around 65 percent. Meanwhile, what is real for the direct public interest is very small. Not to mention the corrupted funds, which should be in the interests of the people, ”added Junan.
Meanwhile, Lutfi Mahmudiono explained that one measure for government performance is the absorption of APBD funds that have been given to Regional Apparatus Organizations (OPD) or Regional Governments. If the Remaining is More Budget Financing (SILPA). If SILPA is high, then the performance is less. If SILPA is low, then performance is good.
“Hence, in the middle of the fiscal year there is always an evaluation. OPD which has absorbed large funds, will be added to the Financial Budget Amendment (PAK). While the absorption is small, not added. If the absorption is high, it means working well, if it is low it means less work, “he said.
Lutfi admitted that he was surprised by the OPD that was not able to spend the budget. Because in fact they only have to work to spend the allocated budget to run the program that they have set themselves. “Actually, they just have to work, they spend the budget. If you spend the budget you can’t, then what do they do? ”Lutfi said in an Tanya tone. (mam)
Tinggalkan Balasan