4 Bulan, Restoran, Hotel, dan Hiburan, Bebas Pajak

Menengok LKPJ Walikota Kediri 2020 (bagian 2) 

Penurunan Target, Penagihan door to door

KEDIRI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Apip Permana, menjelaskan realisasi penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 melampaui target di tengah pandemic, karena adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dampak pandemi Covid – 19 yang semula ditargetkan Rp 251,2 miliar menjadi Rp 239,7 miliar.

DATA PAD TAHUN 2020 : Berdasarkan LKPJ yang disampaikan Walikota Abdullah Abu Bakar tahun 2021. (Lihat kotak merah) 

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 sebesar Rp 266,7 milyar dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 sebesar Rp 262,8 milyar  maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp 3,8 Miliar atau 1,45 %, karena dampak Covid – 19. Dengan demikian penurunan pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 sebesar 5,4% menjadi minus (-) 6,25% pada Tahun 2020 berdampak pada penurunan PAD Tahun 2020.

Dalam rangka menjaga perekonomian Kota Kediri tetap terjaga dan tumbuh, Pemerintah Kota Kediri memberikan stimulus fiskal dengan membebaskan pembayaran pajak daerah dalam jangka waktu 4 bulan, yaitu Maret – Juni 2020, untuk usaha hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir. Syaratnya, Wajib Pajak tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan tetap, kontrak maupun borongan untuk meringankan beban masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah.

Agar penurunan PAD tidak terlalu drastis, lanjut Apip, Pemkot Kediri melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, antara lain melalui fasilitasi dan pembayaran online, melalui ATM dan minimarket. Kedua, upgrade aplikasi sistem pembayaran PBB online melalui polling android  dan Sistem Infomasi Pendapatan. Ketiga, pembayaran melalui mobil keliling dan penagihan door to door. Ke empat, monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan. “Juga ada ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pendataan ulang obyek-obyek pajak dan retribusi dengan menertibkan administrasi,”kata Apip, melalui rilis yang dikirim ke kediripost. (mam)

Looking at the 2020 Mayor of Kediri LKPJ (part 2)

4 Months, Restaurant, Hotel and Entertainment, Tax Free

Target reduction, door to door billing

KEDIRI – The Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Kediri City, through the Head of the Communication and Information Office (Kominfo) Apip Permana, explained that the realization of the 2020 Regional Original Revenue (PAD) revenue exceeded the target in the midst of a pandemic, due to the adjustment of the Regional Original Income (PAD) target. ) due to the impact of the Covid – 19 pandemic which was originally targeted at Rp. 251.2 billion to Rp. 239.7 billion.
When compared with the realization of Regional Original Revenue (PAD) in 2019 amounting to IDR 266.7 billion with the realization of Regional Original Revenue (PAD) in 2020 amounting to IDR 262.8 billion, the Regional Original Income (PAD) has decreased by IDR 3.8 billion or 1.45%, due to the impact of Covid – 19. Thus the decline in economic growth in 2019 of 5.4% to minus (-) 6.25% in 2020 has an impact on reducing PAD in 2020.
In order to maintain the economy of Kediri City to maintain and grow, the City Government of Kediri provides a fiscal stimulus by exempting local tax payments for a period of 4 months, namely March – June 2020, for hotel, restaurant, entertainment and parking tax businesses. The condition is that the taxpayer does not terminate employment (PHK) for permanent, contract or wholesale employees to ease the burden on society. In addition, the City Government of Kediri has also issued a policy to eliminate regional tax administrative sanctions.
So that the reduction in PAD is not too drastic, continued Apip, Kediri City Government is intensifying and extending PAD, among others through facilitation and online payments, through ATMs and minimarkets. Second, upgrade the online PBB payment system application through android polling and the Income Information System. Third, payment by mobile car and door to door billing. Fourth, monitoring the implementation of collection in the field. “There is also an extensification of Regional Original Revenue (PAD) receipts, by recollecting data on tax and retribution objects by curbing administration,” said Apip, through a release sent to kediripost. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.