KEDIRI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan digelar di Gedung Serba Guna Balai Desa Sumberagung, Senin (9/3). Sosialisasi ini menghadirkan Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI dari Partai NasDem, bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Acara tersebut juga dihadiri Khusnul Arif, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, serta Lutfi Mahmudiono, anggota DPRD Kabupaten Kediri. Hadir pula perwakilan BGN RI Ainun Marifah, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Retno Nurazizah, serta Kepala Desa Plaosan Mujianto. Ratusan warga Kecamatan Wates tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi menjelaskan bahwa program MBG tidak sekadar membagikan makanan gratis. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pemerataan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah.
Ia juga menceritakan pengalaman saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu SMP di wilayah Kediri. Saat itu, ia menemukan seorang siswa kelas dua SMP yang menangis ketika makan. Setelah ditanya, ternyata siswa tersebut baru pertama kali merasakan buah anggur dalam hidupnya.
“Ini menunjukkan masih ada anak-anak kita yang akses gizinya terbatas. Program MBG hadir untuk memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Nurhadi, program MBG juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Pasalnya, bahan pangan seperti beras, sayur, dan lauk dipasok dari supplier lokal. Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja melalui operasional dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.
Meski demikian, Nurhadi tidak menampik adanya catatan dari masyarakat, terutama terkait menu kering yang diberikan selama bulan Ramadan. Sejumlah warga menilai porsi maupun kualitas menu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Ia pun meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. “Harapannya, menu Ramadan tahun depan bisa lebih baik. Juklak, juknis, serta SOP bagi pengelola dapur perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran warga terkait kemungkinan ancaman pidana jika mengunggah makanan yang tidak layak konsumsi di media sosial, Nurhadi meminta masyarakat tidak takut. Menurutnya, selama informasi yang disampaikan berdasarkan fakta dan menyertakan lokasi dapur yang jelas, maka hal tersebut justru dapat menjadi bahan evaluasi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap temuan terkait ketidaksesuaian program MBG melalui Call Center 127 maupun melalui koordinator wilayah setempat, sehingga kualitas program dapat terus diperbaiki.(bd)
Tinggalkan Balasan