Oleh : Mouna Sri Wahyuni
Kasi StatistikDistribusi, BPS Kabupaten Kediri
Sensus Penduduk (SP) 2020 kali ini, merupakan sensus penduduk yang lain dari sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Setelah melaksanakan SP online selama Februari sampai Mei lalu, mulai September ini BPS Kabupaten Kediri akan melaksanakan SP melalui offline, door to door.
BPS Kabupaten Kediri akan menerjunkan 1.300 lebih petugas lapangan, yang mengirim dokumen ke masing-masing rumah tangga untuk diisi dengan pendampingan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau Ketua / Pengurus RT. SP 2020 ini untuk memperoleh data lengkap mengenai jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah mengenai tatanan normal baru, SP2020 akan digelar dengan menerapkan protocol kesehatan, dan pola yang sedikit berbeda. BPS Kabupaten Kediri akan mewajibkan seluruh petugas lapangan untuk menjaga jarak aman saat membagikan kuesioner. Petugas wajib menggunakan masker, face shield, membawa surat keterangan hasil rapid test non reaktif. Sehingga akan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang dikunjungi. Sehingga masyarakat tetap terjaga kesehatannya . Pandemi Covid-19 yang belum usai ini, menjadi tantangan tersendiri, harus menampilkan inovasi di tengah keterbatasan.
Dengan hasil SP 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri akan lebih mudah melaksanakan program pembangunan, karena ketepatan data yang diperoleh. Data yang benar itu, nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan akan kembali kepada warga sendiri, dalam bentuk kesejahteraan yang makin baik.
Data yang dikumpulkan BPS Kabupaten Kediri akan dijamin kerahasiannya. BPS tidak akan mempublikasikan nama dan alamat responden. Tetapi, BPS akan mempublikasikan kondisi kependudukan di Indonesia secara agregat. Hasil yang ditampilkan adalah jenis kelamin, status domisili (de facto vs de jure) serta Kepemilikian NIK.
Masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada petugas sensus yang akan memberikan pertanyaan guna mendukung pelaksanaan sensus tersebut. Masyarakat diharapkan memberikan jawaban yang benar dan jujur, untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju.(*)
Population Census in the Middle of a Pandemic
By: Mouna Sri Wahyuni
Head of Distribution Statistics, BPS Kediri Regency
The 2020 Population Census (SP) this time is a different population census than before, because it was carried out in the midst of the Covid-19 pandemic. After implementing SP online from February to May, starting this September, BPS Kediri Regency will carry out SP through offline, door to door.
BPS Kediri Regency will deploy more than 1,300 field officers, who send documents to each household to be filled in with the assistance of the Local Environmental Unit (SLS) or the Head / Management of the RT. This SP 2020 is to obtain complete data regarding the number, composition, distribution, and characteristics of the population towards one Indonesian population data.
As a form of compliance with government policies regarding the new normal order, SP2020 will be held by implementing a health protocol, and a slightly different pattern. BPS Kediri Regency will require all field officers to maintain a safe distance when distributing questionnaires. Officers are required to use a mask, face shield, and carry a certificate of non-reactive rapid test results. So that it will provide a sense of security to the people visited. So that people can stay healthy. The Covid-19 pandemic, which is not over yet, is a challenge in itself, it must show innovation amidst limitations.
With the results of the 2020 SP, it will be easier for the Kediri Regency Government to implement development programs, because of the accuracy of the data obtained. The correct data will later be used in decision making and will return to the citizens themselves, in the form of better welfare.
The confidentiality of the data collected by BPS Kabupaten Kediri will be guaranteed. BPS will not publish the names and addresses of respondents. However, BPS will publish the population conditions in Indonesia in the aggregate. The results displayed are gender, domicile status (de facto vs de jure) and NIK ownership.
The public does not need to worry if there are census officers who will ask questions to support the implementation of the census. The public is expected to provide correct and honest answers, to create One Population Data for Advanced Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan