KEDIRI – Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kini sedang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, memunculkan isu samping yang masih liar, yaitu isu politik. Isu yang berkembang di sebagian masyarakat, BPNT di Kota Kediri memang disinggungkan dengan politik, khususnya terkait ‘persiapan’ Pilihan Walikota (Pilwali) 2024. Penyidikan kasus BPNT bisa berpengaruh ke kekuatan politik salah satu kandidat bakal calon walikota.
UANG BUKTI KORUPSI BPNT : Uang ratusan juta yang sudah disita kejaksaan negero Kota Kediri, terkait dugaan korupsi BPNT di Kota Kediri
Ada beberapa alasan BPNT disinggungkan dengan politik Pilwali 2024. Pertama, di Kota Kediri, selain BPNT dari pusat, ada BPNT Daerah (BPNTD), yang membuat masyarakat bisa sulit memahami apakah Bansos yang mereka terima BPNT dari pusat atau BPNTD dari Pemkot Kediri. Kedua, baik BPNT maupun BPNTD, secara praktis di lapangan, yang bersinggungan dengan masyarakat adalah pendamping BPNTD kelurahan. Sedang BPNT dari pusat, pendampingnya hanya sampai di Kecamatan. Ketiga, Bansos sangat mudah dibelokkan ke isu politik. Ke empat, mayoritas pendamping BPNTD di kelurahan, yang secara praktis juga mendampingi BPNT pusat, adalah perempuan dan operasionalnya berpusat di Dinas Sosial Kota Kediri. “Memang mayoritas perempuan, beberapa kali diajak ‘jalan-jalan’ ke luar kota, seperti ke Jogja,”ujar salah seorang pendamping kelurahan, yang menolak disebut namanya.
Menurut pendamping BPNTD salah satu kelurahan itu, jika terjadi persoalan di lapangan terkait dengan BPNT, laporannya masuk ke Roro (Sri Dewi Roro Sawitri, yang kini sudah menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi BPNT, red). “Yaaa… wajar kalau ada orang yang mengkait-kaitkan dengan politik. Misalnya para pendamping kelurahan disiapkan untuk menjadi tim sukses,”tambahnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Kediri, Harry Rachmat, saat dikonfirmasi membenarkan salah satu elemen yang diperiksa Kejaksaan adalah pendamping kelurahan. Tapi mereka sebatas saksi. “Ya, ada pendamping kelurahan yang diperiksa, jadi saksi,”kata Harry.
Soal isu politik yang menggelinding liar di masyarakat, Harry mengaku belum tahu dan belum mendengar. Selama pemeriksaan, juga tidak ada saksi yang berbicara menyinggung politik. “Tidak ada saksi yang bicara soal politik juga. Kita tidak tahu soal itu (politik,red),”tambahnya. (mam)
Tinggalkan Balasan