Beras 13 Kg Hanya Terima 10 Kg, 1 Buah Jeruk Rp 13.500

Dugaan Korupsi Bansos BPNT Kota Kediri

KEDIRI – Kasus dugaan korupsi Bansos Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dinas Sosial yang sedang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, masih terus berkembang. Dugaan kongkalikong antara petugas Dinsos, Koordinator Daerah (Korda) pendamping, dan supplier barang ke E-warung, ditengarai mengurangi hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah seorang KPM BPNT di Kota Kediri, yang ditemui kediripost, menunjukkan bukti stroke pembelian barang senilai Rp 200 ribu. Sebagian barang yang diterima, tidak sesuai dengan stroke pembelian di e-warung yang sudah ditentukan. Misalnya jumlah beras, di stroke tertulis 13 kg beras dengan harga Rp 132 ribu. Kenyataannya, yang dia terima hanya 10 kg beras, yaitu 2 bungkus beras ukuran 5 kg atau kurang 3 kg. “Setiap kali kita terima bantuan, ya 2 bungkus 5 kg-an itu,”ujar KPM yang tidak mau disebut namanya itu.

Jumlah penerimaan beras dari e-warung yang hanya 10 kg atau berkurang 3 kg itu, lanjutnya, merupakan barang yang paling mudah terlihat. Sedangkan ukuran barang belanjaan lain, seperti telur, ikan laut, kacang hijau, dan sebagainya, yang menggunakan ukuran gram, dia tidak menimbang ulang. “Pokok diberikan ya sudah. Tidak menimbang ulang. Mosok ya ditimbang ulang, kan yo lucu. Lagian kita kan tidak punya timbangan di rumah. Kita tidak sampai meneliti detail seperti itu,”tandasnya.

Pada stroke pembelian itu juga dirasa ada yang janggal. Harga 1 buah jeruk misalnya, pada stroke itu tertulis seharga Rp 13.500. Sementara di pasaran, umumnya pembelian jeruk dihitung setiap kilogram, bukan per biji. Meski demikian, penerima BPNT itu tidak mau pusing dengan stroke e-warung. Dia malah kaget ketika ditanya satu per satu item barang dan harga yang ada di stroke itu. Sebab, dia juga tidak pernah memperhatikan detail barang yang akan diterima dari e-warung itu, atau membandingkan antara stroke pembelian di e-warung dengan barang yang diterima. “Tidak ngurus Mas. Dapat bantuan yang sudah,”tandasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Kediri, Harry Rachmad S.H, menjelaskan pihaknya masih teru memeriksa para saksi kasus dugaan korupsi BPNT itu. Harapannya, berkasnya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. “Pemeriksaan masih terus berjalan,”jelasnya, saat ditemui di kantornya, Selasa (15/2/2022).

Seperti diberitakan, Kejari Kota Kediri sedang menyidik kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos BPNT 2020 / 2021. Sudah ada 2 yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kutut winarko, mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, dan Sri Dewi Roro Sawitri, Korda Pendamping BPNT Kota Kediri. Pola dugaan korupsi itu, mereka menerima fee dari para supplier barang ke e-warung setiap bulan pencairan. Kerugian Negara, diprediksi sekitar Rp 1,4 miliar. Dengan rincian, diterima Kutut sekitar Rp 1 miliar dan diterima Roro sekitar Rp 400 juta. (mam)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.