Kontraktor Minta Penahan Dilepas, Dinas PUPR Menolak?
Menelisik Mangkraknya Proyek Alun-Alun Kota Kediri (12)
Oleh : Imam Subawi
Wartawan Kediri Post
KEDIRI- Kondisi proyek alun-alun Kota Kediri yang kini mangkrak, secara kasat mata, tampaknya memang memungkinkan terjadi perbedaan persepsi antara kontraktor sebagai penyedia jasa dengan Dinas PUPR Kota Kediri, sebagai pemilik proyek.
Secara fisik, pada saat pemeriksaan lapangan oleh tim arbitrase, Rabu (13/3/2024), memang di beberapa bagian bangunan terlihat sudah retak-retak, misalnya di bagian tangga ke lantai dua sebelah timur, pada lantai satu, maupun di beberapa dinding bangunan. Sebagian, sudah ditutup lagi atau direpair, sehingga retakan itu tertutup kembali. Namun, bekas repair retakan itu masih terlihat cukup jelas, karena adanya perbedaan warna antara fisik yang asli dengan fisik setelah repair.
Pada beberapa bagian atap lorong lantai satu, di atap kios-kios kuliner bagian dalam, juga terkesan mendelong, sehingga di sepanjang Lorong itu ditahan dengan besi skapolding untuk memperkuat tahanan.
Pada persoalan kesan bangunan atap lantai satu yang mendelong dan ditahan besi skapolding itu, juga terjadi perbedaan pandangan antara kontraktor dengan Dinas PUPR. Pihak pengawas, justru sempat meminta agar skapolding penahan itu dilepas. Alasannya, kalau memang bangunan itu tidak kuat, akan terbukti dengan sendirinya. Tetapi jika dilepas tidak ada masalah dan tetap kuat, berarti bangunan proyek itu tidak ada masalah. “Dilepas itu untuk membuktikan kekuatan bangunan. Tetapi sama dinas PU tidak boleh,”ujar salah seorang tim pengawas.
RETAK RETAK : Kondisi tangga di sebelah timur, sudah terlihat retaj retak
Saat tim dari beberapa pihak itu berdebat di Lorong bangunan lantai satu, salah seorang tim arbitrase meminta mereka segera pindah lokasi berkumpul, dengan alasan khawatir terjadi apa-apa. Selain itu, di Lorong itu terlihat banyak genangan air. “Pindah saja kita, jangan di sini. Khawatir,”ujar salah seorang tim arbitrase, lalu segera pindah lokasi.
Perbedaan pandangan juga terjadi pada soal prosentatif bangunan. Di depan tim arbitrase, pihak mengawas menyebut volume bangunan sudah sekitar 86 persen, pihak kontraktor menyebut sekitar 95 persen, sedang pihak Dinas PUPR masih menunggu hasil audit resmi. “Itu kan secara volume, ukuran kwantitas. Tapi kalau kualitas bagaimana? Berapa?,”ujar salah seorang tim arbitrase ke kontraktor dan pengawas. Namun, tidak ada jawaban terkait pertanyaan ini.
DITAHAN BESI SKAPOLDING : Atap di lorong di lantai satu yang terkesan mendelong ditahan dengan besi skapolding
Pihak kontraktor sendiri, berusaha meyakinkan bahwa mereka sudah memesan bahan beton itu sesuai dengan spek K-250 dan diproses sesuai teknik pengolahan. Pihak kontraktor juga menghadirkan PT Unggul, sebagai rekanan penyedia bahan beton. Selain itu, mereka sudah menyampaikan beberapa persoalan yang ditemui di lapangan, untuk perbaikan. Namun, usulan yang disampaikan tidak ada yang disetujui.
Saat ditanya tentang isu bahwa desain awal tidak boleh diubah oleh pembuat gambar pra desain, termasuk bahan-bahan yang diinginkan. “Kalau soal pra desain, setelah muncul DED, pra desain kan sudah tidak perlu ikut campur. Semuanya sudah menjadi urusan DED. Pra desain itu kan gambar mukanya saja, detailnya kan DED. Kontraktor jangan hanya dijadikan salah-salahan saja,”ujar salah seorang tim pengawas.
Terkait banyaknya perbedaan persepsi dan keterangan dari masing-masing pihak itu, tim arbitrase meminta agar dalam persidangan nanti, semua pihak membawa seluruh bukti-bukti yang dimiliki. Sehingga semuanya bisa dibuktikan secara dokumen. “Jangan nanti hanya katanya katanya saja. Semua bukti, nanti tolong dibawa,”katanya.
Seperti diberitakan, proyek alun-alun Kota Kediri kini mangkrak karena diputus kontrak oleh Dinas PUPR Kota Kediri. Alasannya, banyak sisi bangunan betonnya tidak sesuai spek yang disepakati. Tidak terima dengan putus kontrak, pihak kontraktor melakukan gugatan ke LKPP yang kemudian dilanjutkan ke arbitrase. (mam/bersambung)
Tinggalkan Balasan