Kediri- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun sedang melakukan penataan ulang ruang kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca kerusuhan pada 30 Agustus 2025.
Plt Kepala BKAD Kabupaten Kediri, M. Erfin Fatoni, menjelaskan bahwa pembagian ruang OPD mulai dilakukan sejak Senin (8/9/2025). Penataan tersebut sesuai arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Sekretaris Daerah Mohamad Solikin.
“Jadi, untuk pembagian ruang bagi dinas, badan, dan bagian yang terdampak oleh aksi tanggal 30-31 Agustus sudah kami laksanakan atas perintah Mas Bupati dan Pak Sekda,” kata Erfin.
Beberapa OPD telah ditempatkan di lokasi baru. Di kompleks BKAD, ditempati bagian organisasi, bagian hukum, Renkeu (Perencanaan dan Keuangan), serta Prokopim. Sedangkan di kompleks Bapenda, dialokasikan untuk UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), layanan pengadaan, dan bagian tata pemerintahan.
Sementara itu, bagian perekonomian digabungkan di Kopusmik, dan bagian Kesra menempati lantai tiga Dinas Pertanian. Inspektorat ditempatkan bersama Dinas Capil, sedangkan Bakesbangpol dan arsip dipindahkan ke DLH, tepatnya di Convention Hall SLG lantai dua. Untuk Sekda, asisten, serta staf ahli Bupati, kini menempati ruang bekas Bapeda di kompleks BKAD.
Erfin menambahkan, meski masih ada kendala teknis, terutama perbaikan server, pelayanan masyarakat tetap diusahakan berjalan tanpa hambatan.
“Alhamdulillah, masih bisa kita laksanakan, meskipun memang berkaitan dengan server yang ada di tempat kami masih dalam proses perbaikan, tapi tetap kami usahakan sebisa mungkin. Minggu ini semuanya bisa kami selesaikan, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik meski pemerintah bekerja dengan fasilitas terbatas. “Harapan kami, dengan keterbatasan ini, pelayanan kepada masyarakat masih tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.[adv/kom]
Tinggalkan Balasan