Yang Penting Anggaran Tidak Dikorup
KEDIRI- Lambatnya penyerapan anggaran di Pemkot Kediri, yaitu baru sekitar 52 persen dari APBD yang sudah ditetapkan, dinilai sebagai salah satu bentuk kurang pekanya Pemkot Kediri terhadap kebutuhan Pembangunan untuk public. Seharusnya anggaran publik harus diprioritaskan untuk dilaksanakan, karena menyanggut efek kesejahteraan masyarakat. “Seharusnya belanja untuk publik harus diprioritaskan, seperti yang disampaikan Mentri Keuangan Purbaya,”ujar Dr. Joko Santoso, dosen Universitas Hang Tuah Surabaya, yang juga ahli pemerintahan jebolan USAID/World Bank/ADB/AusAID.
PRIORITASKAN ANGGARAN PUBLIK : Dr. Djoko Santoso M. MSi : Dosen Universitas Hang Tuah Surabaya
Seperti diberitakan, Pemkot Kediri di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Vinanda Prameswati-Gus Qowim, hingga Oktober 2025 baru mampu menyerap anggaran sekitar 52 persen dari anggaran ABPD yang sudah ditetapkan. Itupun, mayoritas hanya menyerap anggaran rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, dan sebagainya yang tidak menyentuh langsung di kepentingan punlik. Padahal, masa pelaksanaan kegiatan keuangan 2025 hampir habis, tinggal sekitar 2 bulan.
Menurut Joko, penyerapan anggaran sekitar 50 persen itu, seharusnya sudah bisa tercapai pada Juni atau Juli 2025 lalu, bukan di Oktober. Karena seluruh perangkat daerah sudah ada, anggaran sudah ada, tinggal melaksanakan saja. “Harus dievaluasi betul, mengapa keterlambatan penyerapan anggaran itu sangat jauh, sehingga tidak terulang di tahun-tahun mendatang,”tandasnya.
Secara umum, Joko bisa memaklumi jika Walikota Vinanda Prameswati berusaha hati-hati dalam pelaksanaan anggaran, karena sebagai walikota baru. Tetapi jika keterlambatannya terlalu jauh, itu berlebihan. Karena efek ekonomi dengan ditahannya belanja public, bisa menyebabkan ekonomi di masyarakat akan melambat hingga terhenti. “Tugas utama pemerintahan adalah mensejahterakan masyarakat, makanya belanja public harus benar-benar diprioritaskan,”kata Joko.
Joko mengingatkan, jika proyek anggaran yang ada tidak segera dilaksanakan atau dana ngendon di bank, ancaman Mentri Keuangan Purbaya untuk mengambil dana daerah yang tidak bisa menyerap anggaran, bisa saja benar-benar terjadi. Jika dana Pemkot Kediri yang ngendon diambil lagi oleh Mentri keuangan atau aliran dana ke daerah diperkecil, tentu akan sangat berpengaruh pada ekonomi di masyarakat. “Anggaran yang sudah ditetapkan itu, yang penting tidak dikorup, tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua itu demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan sekadar kebutuhan untuk pegawai saja,”tambahnya. (mam)
Tinggalkan Balasan