Kediri – Kota Kediri menjadi tuan rumah pada kegiatan Lokakarya Penguatan Peran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak, Jumat (6/9). Pj Wali Kota Kediri Zanariah turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Grand Surya Hotel Kediri ini. Lokakarya ini merupakan program kerja sama Pemerintah RI dengan UNFPA siklus 10 (2021-2025).
Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri menuturkan bahwa akhir bulan Juli lalu, tim dari Kemendagri, UNFPA, Kemenkes dan BKKBN datang ke Kota Kediri melihat langsung bagaimana program percepatan penurunan angka kematian ibu dijalankan secara mandiri. “Mengingat pada tahun 2023 tercatat nol kasus di Kota Kediri. Program-program tersebut tidak dijalankan sendiri melainkan ada dukungan dari berbagai pihak termasuk kolaborasi pentahelix yang menjadikan Kota Kediri bisa sampai pada titik ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zanariah menuturkan lokakarya ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berkomitmen memberikan program dan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama pada para ibu. Karena ibu merupakan pintu pertama tumbuhnya generasi baru Indonesia menuju generasi emas 2045. “Terima kasih dan selamat datang dari kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Kota Kediri. Sebuah kehormatan dan kebanggaan dapat dipercaya sebagai tuan rumah pada kegiatan lokakarya ini,” tutupnya.
Sementara itu, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Suharyanto, mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 telah memberikan arah pembangunan di bidang kesehatan difokuskan pada 5 hal yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan.
“Pada poin peningkatan kesehatan ibu dan anak difokuskan pada upaya penurunan angkat kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi lahir (AKB), angka kematian neonatal dan peningkatan cakupan vaksinasi. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah tentu berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Upaya pemenuhan pelayanan tersebut menjadi prioritas pemerintah yang tercantum di RPJMN tahun 2020-2024,” jelasnya.
Pada lokakarya ini, ada 5 narasumber yakni Ketua Tim Kerja Maternal dan Neonatal Laila Mahmudah, Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Martin Suanta, Direktur Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas Rita Erawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri M. Fajri dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Koeshar Yudyarto.
Hadir pula, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Redemtus Alfredo Sani Fenat, Perwakilan UNFPA untuk Indonesia Oldri Sherli Mukuan, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astha Triyono, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Tri Wahyuliswati, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi, Global Affairs Canada/ Embassy of Canada to Indonesia Representative, National Programmer Manager NPCU Bappenas, serta perwakilan 27 daerah di Provinsi Jawa Timur.[adv/Kom]
Tinggalkan Balasan