KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial tengah merumuskan aplikasi untuk disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial. Melalui aplikasi itu, penyaluran bantuan ke masyarakat diharapkan dapat tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Slamet Turmudi menyampaikan, sejauh ini DTKS Kementrian Sosial seringkali terjadi masalah dengan yang ada di lapangan. Misalnya orangnya yang tidak ada atau bahkan tidak layak mendapatkan bantuan. Dari persoalan itu, setiap tahun diakui pihaknya selalu melakukan pemadanan data dari Dinas Dukcapil.
“Pernah ditemukan data puluhan bahkan sampai ratusan ribu itu data yang tidak sepadan dengan data kependudukan,” katanya, Selasa (30/11/2021).
Berangkat dari persoalan itu, Dinas Sosial akan melakukan proses pendataan dari nol atau button up dengan melibatkan perangkat desa. Data yang telah terkumpul dan telah dipastikan keakuratannya, akan disandingkan dengan data DTKS. Disisi lain, data itu nantinya akan dijadikan rujukan pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial.
“Harapan ke depan Kementrian Sosial dapat mengadopsi data ini, agar data DTKS yang seringkali ada problem itu tidak menjadi problem lagi karena ini menjadi bagian solusi mengatasi problem data kesejahteraan sosial,” ucapnya.
Terkait penyaluran bantuan sosial, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito sebelumnya menyampaikan sebagaimana keluhan masyarakat yang pernah diterima, penyaluran bantuan baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat sekalipun masih ada yang tidak tepat sasaran. Sebagai kepala daerah, Mas Dhito meminta kejadian semacam itu tidak boleh sampai terjadi di Kabupaten Kediri. [adv kom]
Tinggalkan Balasan