Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menggelar Rembuk Stunting serta penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting di Gedung Bagawanta Bhari, Selasa (28/10/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Wakil Bupati Dewi Maria Ulfa, jajaran Forkopimda, camat, kepala desa, kepala Puskesmas, perwakilan instansi vertikal, serta para pendamping desa dan penyuluh KB se-Kabupaten Kediri.
Komitmen kuat Pemkab Kediri dalam menekan angka stunting berbuah hasil gemilang. Kabupaten Kediri berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan penanganan stunting terbaik se-Jawa Timur tahun 2024.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, Dr. dr. Nurwulan Andadari, MMRS, yang juga menjabat Sekretaris TPPS, pada Juli 2025 lalu.
Nurwulan mengungkapkan, capaian itu tidak terlepas dari arahan dan dukungan penuh Bupati Dhito dan Wabup Dewi Maria Ulfa.
“Penurunan stunting menjadi indikator kinerja bagi camat dan pemerintah desa. Dukungan pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan hingga kita bisa naik ke peringkat pertama setelah sebelumnya di posisi ke-31,” jelasnya.
Tahun ini, angka stunting di Kabupaten Kediri turun dari 8,46 persen menjadi 8,04 persen, atau sekitar 400 balita berhasil keluar dari status stunting. Nurwulan menambahkan, keberhasilan tersebut juga ditopang oleh sistem integrasi data desa berbasis digital melalui aplikasi SiPenting milik Dinas Kominfo. “Dengan sistem ini, data lebih valid dan cepat diakses sehingga intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya soal gizi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan kondisi sanitasi lingkungan.
“Masih banyak warga yang belum memiliki jamban atau mengabaikan kebersihan air. Padahal itu faktor penting yang memicu stunting. Jadi ini harus dibenahi bersama,” tegasnya.
Dhito menyebut, meski angka stunting berhasil ditekan 0,46 persen, hasil tersebut belum cukup memuaskan. “Dari 21 persen turun jadi 18, lalu 13, dan sekarang 8 persen. Tapi jangan puas dulu. Target saya stunting bisa di bawah 5 persen, bahkan kalau bisa nol sebelum masa jabatan saya berakhir,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta lembaga vertikal lain dalam melakukan intervensi sesuai kondisi tiap wilayah.
“Setiap daerah punya tantangan berbeda, jadi pendekatannya juga harus kolaboratif dan berbasis lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menambahkan bahwa intervensi dilakukan secara terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Semua OPD punya tanggung jawab masing-masing, mulai dari urusan sanitasi, air bersih, hingga edukasi perilaku hidup sehat. Semua harus berjalan bersama,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. “Kolaborasi dan kepedulian bersama akan membuat upaya ini lebih efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.[adv/kom]
Tinggalkan Balasan