Anggota Pokja Direkom untuk Dihentikan dari Panitia
KEDIRI – Munculnya vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap proses lelang sejumlah proyek di Kabupaten Kediri, karena dugaan persekongkolan horizontal dan vertical antara Pokja ULP dan rekanan proyek di Kabupaten Kediri, mendapat tanggapan dari Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Kediri.
DILARANG JADI PANITIA LELANG : Anggota Pokja ULP Pemkab Kediri yang direkomendasi diberi sanksi, karena dugaan persekongkolan tender proyek
Lutfi Mahmudiono, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kediri, meminta Pemkab Kediri untuk lebih transparan terkait dengan lelang proyek-proyek di Kabupaten Kediri, sehingga bisa adil , jujur, dan transparan tanpa rekayasa untuk mengarahkan pemenang lelang. Mengingat, transparansi proses lelang sangat berpengaruh pada hasil proyek itu. “Transparansi proses lelang proyek wajib dilakukan, agar siapa pemenang tender proyek bisa fair. Kalau tender tidak transparan dan ada permainan tidak sehat, akan berpengaruh pada kualitas bangunan proyek,”ujar Lutfi.
LUTFI MAHMUDIONO : Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri
Menurut Lutfi, adanya sejumlah kasus tender proyek yang ditangani KPPU hingga ada vonis bersalah, berarti ada hal yang kurang beres pada proses lelang proyek. Sehingga bisa mengakibatkan mutu proyek asal-asalan. “Kalau kualitas proyek asal-asalan gara-gara persekongkolan, maka yang dirugikan masyarakat. Karena uangnya dari APBD, tapi hasilnya tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat. Sangat mungkin, kasus-kasus persekongkolan proyek serupa juga terjadi di proyek-proyek lain,’tandas Lutfi.
Lutfi mendesak agar persekongkolan lelang proyek segera dihentikan. Jangan sampai pemenang proyek hanya rekanan itu-itu saja, karena adanya persekongkolan. “Persekongkolan proyek itu harus dihentikan. Menikmati pembangunan dengan kualitas baik, adalah hak rakyat,”tandasnya.
Sementara itu, sejumlah para anggota Pokja ULP Kabupaten Kediri direkomendasikan untuk diberi sanksi disiplin dan pemberhentian sementara sebagai Pokja di lingkup APBD Kabupaten Kediri selama 2 tahun. Karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender. Para anggota Pokja itu adalah Surani, S.E. Ketua, Hadi Kuswanto, S.T, Hari Santosa, S.T, Damas Danur Rendra, S.T, dan Hartanto, A.Md masing masing sebagai anggota.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah rekanan proyek di Pemkab Kediri divonis KPPU Jawa Timur di Surabaya dengan denda hingga miliaran rupiah karena diduga terlibat persengkongkolan untuk memenangkan tender proyek. Dugaan persekongkolan itu melibatkatkan Pokja ULP Kabupaten Kediri. (wan/mam)
The Council Urges Transparency in Project Auction
Members of Pokja Recomended to be Dismissed from the Committee
KEDIRI – The verdict of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) on the auction process for a number of projects in Kediri Regency, due to the alleged horizontal and vertical conspiracy between the ULP Pokja and project partners in Kediri Regency, received a response from the NasDem Party faction in the DPRD Kediri Regency.
Lutfi Mahmudiono, Head of the NasDem Faction at the Kediri Regency DPRD, asked the Kediri Regency Government to be more transparent regarding the auction of projects in Kediri Regency, so that it can be fair, honest, and transparent without engineering to direct the auction winners. This is because the transparency of the tender process greatly affects the project results. “It is imperative that the project auction process be transparent, so that the winner of the project tender can be fair. If the tender is not transparent and there are unhealthy games, it will affect the quality of the project building, “said Lutfi.
According to Lutfi, the existence of a number of project tender cases that were handled by the KPPU until there was a guilty verdict, meant that there was something wrong with the project auction process. So that it can lead to the quality of the project at random. “If the quality of the project is haphazard because of a conspiracy, then the community will suffer losses. Because the money comes from the APBD, but the results are not maximally felt by the community. It is very possible that cases of similar project conspiracy will also occur in other projects, “said Lutfi.
Lutfi urged that the conspiracy to auction the project be stopped immediately. Don’t let the winner of the project be just the same partner, because of a conspiracy. “The project conspiracy must be stopped. Enjoying development with good quality, is the right of the people, “he said.
Meanwhile, a number of Kediri Regency ULP Pokja members were recommended to be disciplined and temporarily dismissed as Pokja within the scope of the Kediri Regency APBD for 2 years. Due to negligence in carrying out their duties and obligations as tender committee or tender organizer. The members of the Pokja are Surani, S.E. Chairman, Hadi Kuswanto, S.T, Hari Santosa, S.T, Damas Danur Rendra, S.T, and Hartanto, A.Md as members respectively. (wan / mam)
Tinggalkan Balasan