Dugaan KKN Pengisian Perangkat Desa?
KEDIRI- Kasus dugaan KKN, pada pengisian perangkat desa masal di Kabupaten Kediri, 2023, akhirnya diperiksa oleh Polda Jatim. Selama ini, di Masyarakat, memang banyak muncul isu kejanggalan pengisian perangkat desa itu, mulai peluang kemungkinan adanya ‘jual beli jabatan’, hingga dugaan pemalsuan dokumen pengumuman hasil ujian perangkat desa, banyaknya anak, menantu, atau keluarga kepala desa yang terpilih, dan sebagainya. Sehingga memunculkan banyak ketidakpuasan di kalangan Masyarakat.
SAAT PROSES UJIAN PERANGKAT DRSA BEBERAPA WAKTU LALU : Para peserta ujian perangkat desa masal di SLG beberapa waktu lalu, saat menunggu giliran mengikuti ujian
Informasi yang dikumpulkan Kediri Post, ada puluhan kepala desa mulai diperiksa oleh Polda Jatim, secara bergantian, sejak beberapa waktu lalu. Selain di Polda Jatim, Polres Kediri dikabarkan juga melakukan pemeriksaan sejumlah kepala desa, terkait persoalan serupa. Hanya saja, jumlah kepala desa yang diperiksa di Polda Jatim, dikabarkan lebih banyak dibanding yang diperiksa di Polres Kediri.
Salah satu data yang diterima Kediri Post, panggilan ke Polda Jatim itu sudah berlangsung sejak 23 Februari lalu. Salah satu sumber menyebut, ada sekitar 50 kepala desa yang dipanggil Polda Jatim untuk diperiksa. Namun, sumber lain menyebut sekitar 18 kepala desa yang diperiksa.
Kasubdit Tipikor Polda Jatim, Ajun Kombespol Edy Herwiyanto, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah kepala desa di Kabupaten Kediri, terkait pengisian lowongan perangkat desa masal 2023 lalu. “Ya benar, kita sedang memeriksa para kepala desa tentang masalah itu (pengisian perangkat desa,red),”ujar Edy.
Hanya saja, Edy belum bersedia menyebut berapa kepala desa yang sudah diperiksa dan total yang akan diperiksa. Mengingat, posisi sekarang masih dalam pemeriksaan terus menerus. Meski demikian, Edy meyakinkan bahwa pihaknya akan berusaha mengungkap dugaan KKN pengisian perangkat desa itu hingga ke akar-akarnya dan mengungkap siapa saja yang terlibat. “Kita akan mengungkap sampai ke akar-akarnya, termasuk jaringannya. Sabar dulu, kita masih terus memeriksa,”tandasnya.
Sementara itu, Jamiin, ketua Paguyuban Kepala Desa (AKD) Kabupaten Kediri, saat berusaha dihubungi melalui saluran WhatsApp, hingga berita ini ditulis, belum memberikan jawaban. (mam)
Tinggalkan Balasan