Per Desa Rp 4 Juta? Unisma Membantah
KEDIRI – Universitas Islam Malang (Unisma), bisa menerima sekitar Rp 0,6 miliar lebih atau tepatnya sekitar Rp 652 juta, dari jasa penyelenggaraan ujian perangkat desa masal di Kabupaten Kediri, akhir 2023 lalu.
KETUA PKD : Imam Jamiin, ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri, yang juga Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan
Hitungan matematis ini, berdasarkan berdasarkan keterangan Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri, Imam Jamiin. Dia menyebut, untuk proses ujian perangkat desa itu, masing-masing desa membayar Rp 4 juta untuk Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Unisma.
Hitungannya, desa yang menggelar pengisian perangkat desa, se-Kabupaten Kediri ada 165 desa. Perguruan tinggi yang menjadi pihak ke tiga, ada 2 yaitu Unisma dan Unesa.
Unisma menangani 163 desa, sedangkan Unesa menangani 2 desa. Jika masing-masing desa membayar Rp 4 juta, maka dana yang masuk ke Unisma adalah Rp 4 juta x 163 desa = Rp 652 juta atau Rp 0,6 miliar lebih.
Siapa yang menentukan nilai Rp 4 juta per desa? “Permintaan Unisma,” kata Jamiin. Lalu, siapa yang ‘membawa’ Unisma menjadi pihak ke tiga di ujian perangkat desa? “Yang kenal duluan dengan Unisma, Mangun (Kades Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih,red),”tandas Jamiin.
Rinciannya, Mou dilakukan antara masing-masing kepala desa dengan Rektor Unisma. Sedangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan antara panitia desa dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepala Masyarakat), unit di bawah Unisma. “Kalau Mou antara Kades dan Rektor, kalau PKS antara panitia desa dengan LPPM,”jelasnya.
Saat ditanya tentang adanya isu setoran para kepala desa ke PKD, yang nilainya mencapai puluhan juta, berdasarkan jumlah perangkat desa yang diangkat di masing-masing desa, Jamiin mengaku tidak tahu. “Kita hanya narik yang resmi, 4 juta untuk Mou dan PKS,”kata Jamiin.
Sementara itu, Prof. Dr. Ir Mahayu Woro Lestari, ketua LPPM Unisma, terlihat kaget dengan informasi besarnya nilai itu,. Dia meyakinkan, berita itu tidak benar. “Bahasanya tidak betul kalau Unisma minta, Unisma tidak bisnie oriented. Tapi semata-mata butuh kerjasama dengan berbagai pihak untuk data akreditasi,”katanya.
Saat ditanya berapa nilai pastinya yang masuk ke Unisma, Woro mengaku tidak tahu dan meminta kediri post konfirmasi ke Muhsin, sebagai tim teknis. Namun, hingga berita ini ditulis, Muhsin belum memberikan jawaban. Sementrar(mam/bersambung)
Tinggalkan Balasan