Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp24 Miliar.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri Salehudin menyampaikan, dalam keadaan darurat seperti penanganan kebencanaan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana BTT.
“BTT ini baru diimplementasikan pada masa kepemimpinan Mas Bup (Hanindhito Himawan Pramana),” katanya, Kamis (2/3/2023).
Penggunaan anggaran BTT tersebut mengacu pada Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup 51 tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan BTT.
“Kebencanaan bukan fisik pun bisa diambilkan dari situ (BTT),” ungkap Salehudin.
Kebencanaan non fisik yang dimaksud seperti penanganan kejadian saat terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak atau pun penanganan pandemi Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan pemetaan potensi bencana alam di Bumi Panjalu, meliputi erupsi Gunung Kelud, banjir dan tanah longsor.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Kediri Edy Suprapto mengungkapkan, bencana banjir sejauh ini menjadi rutinitas saat musim penghujan terutama di wilayah barat sungai.
“Banjir ini terjadi karena luapan debit air sungai,” ucapnya.
Sungai yang langganan mengalami luapan seperti Kolokoso, Hadisingat, dan Bakung. Untuk mengatasi persoalan banjir akibat luapan tersebut, Bupati Hanindhito Himawan Pramana pada 2022 lalu mengintruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan upaya normalisasi sungai tersebut.
Sebagaimana instruksi Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, Dinas PUPR diminta memantau kondisi sungai di Kabupaten Kediri. Sungai-sungai yang mengalami pendangkalan dan rawan terjadi luapan untuk dilakukan normalisasi.
“Berkaca dari tahun sebelumnya, banjir terjadi karena luapan. Dari hasil inventarisir, saya perintahkan untuk dinormalisasi. Jangan nunggu banjir baru dinormalisasi,” pesan Mas Dhito.
Kemudian, dalam jangka panjang dengan adanya bandara Dhoho Kediri yang direncanakan mulai beroperasi pada 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri bekerjasama dengan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk menangani banjir di wilayah Kabupaten Kediri bagian barat.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana (Rakornas- PB) 2023 di Jakarta, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah daerah dan BPBD menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana.
“Saya minta kepada BPBD, kepada pemerintah daerah agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing,” pesannya.
Tak hanya pemetaan potensi bencana, lebih penting lagi pemerintah daerah diharapkan menyiapkan anggaran dana kebencanaan yang dapat diakses dengan cepat supaya penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat langsung dilakukan.[adv/kom]
Tinggalkan Balasan