Pemimpin yang baik adalah yang memahami pemahaman orang orang yang dipimpin.
KEDIRI – Gagasan untuk memunculkan calon tunggal dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri September 2020, dinilai sebagai paradoks demokrasi dan bisa menghasilkan kepemimpinan yang secara kualitatif sangat perlu dipertanyakan kepasitasnya. “Ini harus diupayakan dihindari. Kalau calon tunggal dan secara kualitatif kurang, bisa diartikan bahwa kaderisasi partai untuk menghasilkan calon pemimpin relatif gagal. Terkesan akan memunculkan otoritarianisme mayoritas,” ujar Dr. Suko Susilo, Direktur Pasca Sarjana IAI Tribhakti Kediri, saat ditemui di rumahnya.
Seperti diberitakan, menjelang Pemilihan Bupati Kediri muncul isu yang sangat kuat untuk memunculkan calon tunggal yang mengarah ke Hanindhito Himawan Pramana alias Dhito melalui PDIP dengan memborong partai yang ikut mendukung pmerintahan Presiden Jokowi atau koalisi istana. Sehingga menutup ruang masyarakat untuk memilih calon alternatif yang dinilai lebih kapabel.
Menurut Suko, calon pemimpin seharusnya memahami betul karakter dan keinginan masyarakat yang dipimpinnya. Jika pemimpin tidak memahami masyarakat yang dipimpin, meskipun bisa, tetapi tidak akan bisa maksimal melayani masyarakat. “Kalau pemimpin memahami pemahaman orang yg dipimpin terkait keinginan dan kebutuhannya, maka hal ini menjadi jaminan kepemimpinannya efektif dan berhasil,” tandas Suko.
Suko menjelaskan, para akademisi dan pengamat politik belakangan ini merisaukan banyak muncul calon kepala daerah dari anak-anak tokoh yang sudah muncul, seperti di Solo, Medan, Tangerang, dan lain-lain, termasuk di Kabupaten Kediri. “Meskipun undang-undang membolehkan, tetapi cenderung akan memunculkan problem etik. Banyak anak-anak pejabat yang terkesan dipaksakan untuk menjadi calon kepala daerah. ,” katanya.
Untuk itu, Suko berharap agar di Kediri tidak sampai muncul calon tunggal. Partai seharusnya mampu memberikan pilihan ke masyarakat tentang siapa yang dinilai lebih baik untuk menjadi pemimpin. “Spirit demokrasi itu adalah perluasan hak bicara. Calon tunggal itu membuka peluang penilaian tertabraknya standar etik politik demokrasi” tegas doktor Sosiologi Politik lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini. (mam)
Single Candidate, Democracy Paradox
A good leader is one who understands the understanding of people who are led.
KEDIRI – The idea to bring up a single candidate in the Kediri Regent Election (Pilbup) September 2020, is considered a paradox of democracy and can produce leadership that qualitatively needs to be questioned about its capacity. “This must be avoided. If a single candidate and qualitatively lacking, can be interpreted that the regeneration of the party to produce a candidate for leadership is relatively failed. It will impress the majority authoritarianism, “said Dr. Suko Susilo, Director of the Postgraduate IAI Tribhakti Kediri, when met at his home.
As reported, before the Election of the Regent of Kediri a very strong issue emerged to bring up a single candidate that led to Hanindhito Himawan Pramana aka Dhito through PDIP by buying up parties that supported President Jokowi’s government or the palace coalition. Thus closing the community space to choose alternative candidates that are considered more capable.
According to Suko, prospective leaders should understand very well the character and desires of the people they lead. If the leader does not understand the community he leads, although he can, he will not be able to serve the community maximally. “If the leader understands the understanding of the person who is led in relation to their desires and needs, then this is a guarantee of effective and successful leadership,” said Suko.
Suko explained, academics and political observers lately worried about the emergence of many regional head candidates from the children of prominent figures who had appeared, such as in Solo, Medan, Tangerang, and others, including in Kediri Regency. “Although the law allows, but it tends to bring up ethical problems. Many children of officials who seemed impressed forced to become regional head candidates. , “He said.
For this reason, Suko hopes that a single candidate will not appear in Kediri. The party should be able to give choices to the public about who is considered better to be a leader. “The spirit of democracy is the expansion of the right to speak. The single candidate opens the chance for an assessment of the violation of ethical standards in political democracy, “said the doctor of Political Sociology, a graduate of Airlangga University, Surabaya. (mam)
Tinggalkan Balasan