Kediri – Gerak cepat Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana dalam menangani persoalan pembangunan jaringan listrik ke pemukiman baru warga terdampak proyek bandara membuahkan hasil.
Pemukiman baru itu ditempati sekitar 18 KK dan berada di Dusun Ngolakan, Desa Cerme, Kecamatan Grogol. Mereka yang tinggal di sana ada yang berasal dari Kecamatan Grogol, ada pula dari Kecamatan Tarokan. Lokasi pemukiman itu bekas persawahan dan jauh dari jangkauan jaringan listrik.
Untuk mendapatkan penerangan, warga di sana harus mengandalkan dari genset, termasuk batere. Kondisi semacam itu berlangsung bertahun-tahun, sehingga menjadi keluhan warga.
Memanfaatkan aplikasi Halo Mas Bup, seorang warga mengadukan kondisi pemukiman yang ditempati kepada Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito itu. Aduan juga disampaikan melalui sosial media.
“Dan hampir 2 tahun pak tidak ada penerangan, sekarang saya juga masih pelajar jadi kesulitan pak saat mengerjakan tugas kasian banyak anak kecil juga pak disini 🙏,” tulis warga bernama Putri Dwi Ratnasari dalam aduannya.
Dalam aduannya, diungkapkan untuk mendapatkan jaringan listrik di perkampungannya, warga sudah beberapa kali mengajukan ke PLN namun belum juga ada titik terang. Besar harapan warga supaya jaringan listrik PLN bisa masuk ke pemukiman mereka.
Aduan warga itu pun direspon Mas Dhito dan pihaknya memerintahkan bidang perekonomian Setda Kabupaten Kediri menindaklanjuti. Mas Dhito mendorong supaya PLN melakukan percepatan pemasangan jaringan listrik ke pemukiman baru Dusun Ngolakan, Desa Cerme, Kecamatan Grogol tersebut.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kediri Dyah Saktiana sebagaimana dorongan Mas Dhito, pihaknya pun berkoordinasi dengan pihak PLN baik wilayah Kediri, provinsi bahkan sampai pusat. Hasil koordinasi dengan PLN pun disosialisasikan ke warga.
“Kita sudah dua kali sosialisasi, dan saat ini tiang listrik sudah masuk ke pemukiman baru itu untuk dapat dilakukan pemasangan jaringan,” katanya dikonfirmasi Senin (13/6/2022).
Untuk pembangunan jaringan listrik supaya masuk ke pemukiman baru itu sebelumnya masyarakat dibebani biaya sebagai bentuk investasi. Masyarakat sendiri dalam sosialisasi menyanggupi membayar karena mereka berharap pemukimannya teraliri listrik.
Pun begitu, lanjut Dyah Saktiana, hasil koordinasi yang dilakukan dengan PLN, masyarakat tidak dibebani biaya atas penambahan jaringan listrik ke pemukiman itu. Diharapkan, dalam waktu dekat proses pembangunan jaringan listrik segera selesai.
“Masyarakat tidak dibebani biaya, gratis, karena ini masuk program listrik desa,” pungkasnya.[adv/kom]
Tinggalkan Balasan