Ttd Bukti Jembatan Brawijaya,  Palsu?

KEDIRI – Sebagian bukti dokumen kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya, ditengarai ada kemungkinan palsu atau dipalsukan atau duplikat, juga kembali muncul di persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (17/6/2021).

PERIKSA BARANG BUKTI : Saksi Ratna, terdakwa Ayong, JPU, dan para penasehat hukum saat memeriksa bersama-sama barang bukti di hadapan mejelias hakim, pada sidang kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (17/6/2021). 

Ratna, bagian keuangan PT. SGS, yang menjadi salah satu saksi di persidangan itu, saat ditunjukkan dokumen bukti pengeluaran uang PT SGS terkait proyek Jembatan Brawijaya, mengaku tandatangan atau ttd dokumen yang tertera di dokumen bukti itu, bukan tandatangan dirinya. Bentuk form, model, dan isinya memang serupa, tapi tandatangan yang tertera bukan tandatangan dirinya. “Itu bukan tandatangan saya,”kata Ratna.

EKO BUDIONO SH : Penasehat Hukum mantan Walikota Kediri, dr. Samsul Ashar

Ratne menjelaskan, dokumen otentik pengeluaran keuangan PT. SGS sudah disita penyidik polisi. Tetapi, bukti dokumen otentik itu bukan yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan persidangan, karena tanda tangannya di kolom yang seharusnya ditandatangani Ratna, bukan tandatangan Ratna.

Sedang Tjahjo Widjojo  alias Ayong, komisaris PT. SGS, saat ikut melihat bukti dokumen yang ditunjukkan di hadapan persidangan, sempat menyeletuk bahwa dokumen yang ada terkesan seperti dipas-paskan, agar ada kerugian negara. “Dipas-paskan itu, agar ada kerugian,”kata Ayong, kemudian berjalan untuk kembali ke tempat duduknya.

Sedangkan Saksi Nur Iman, PPKom proyek Jembatan Brawijaya, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan cut off atau pemutusan kontrak, tidak ada masalah atau kerugian berdasarkan hasil audit. Selain audit BPKP, pihaknya juga sempat meminta audit dari ITS untuk scond opinion. Pemutusan kontrak itu sendiri, dilakukan setelah penggerebekan proyek Jembatan Brawijaya.

Sementara itu, Eko Budiono, Penasehat Hukum (PH) terdakwa mantan Walikota Kediri, dr. Samsul Ashar mengatakan bahwa, fakta di persidangan jelas  barang bukti dokumen yang diperlihatkan di persidangan, bukan tanda tangan mereka, meskipun formatnya sama. “Yang perlu dipertanyakan, siapa yang membubuhkan tandatangan pada bukti itu?,”kata Eko dengan nada bertanya.

Jika barang bukti palsu, lanjut Eko, ada kemungkinan rekayasa dalam perkara tersebut. Jika benar barang bukti yang digunakan adalah palsu, maka data perhitungan yang diajukan ke BPKP juga palsu. “Ini berdampak hasil yang didapat oleh BPKP adalah perhitungan yang tidak benar, karena di buat dengan data yang tidak benar,”tambah Eko. (mam)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *