Jelang Pilkada, BPR Kota Digelontor Rp 9 M

Rugi Miliaran Setelah Pilkada dan Pilleg

KEDIRI – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri, awal 2018, BPR Kota Kediri sempat digelontor dana Rp 9 miliar dengan alasan untuk dana UMKM. Dengan ketentuan, maksimal peminjaman Rp 25 juta.

MASIH BERMASALAH : Kantor BPR Kota Kediri di kompleks RukoBrawijaya, saat digeledah Kejaksaan (19/1/2021)

Berdasarkan feedback pembaca kediripost, dana UMKM ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Ada isu, dana itu sangat kecil yang benar-benar terserap oleh UMKM. Dana itu kabarnya banyak di serap oleh debitur di luar UMKM dengan pinjaman ratusan juta. Sehingga yang seharusnya pada 2019 mampu mengurangi Non Performing Loan (NPL), justru NPL naik dan BPR mengalami kerugian. Situasi rugi ini terus berkembang hingga 2020. “UMKM itu umumnya lebih tertib bayarnya dan jujur. Ditagih sekali saja umumnya mereka takut dan malu, jadi mereka tertib bayar,”ujar sumber itu.

Meski dalam laporan laba rugi BPR Kota Kediri mengalami rugi hingga miliaran pada 2019, tetapi BPR Kota pada perubahan anggaran 2019, masih menyetor bagi hasil ke Pemkot Kediri senilai Rp 122 juta lebih sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ruginya BPR Kota Kediri yang rugi miliaran rupiah setelah moment politik, Pilkada Kota Kediri pada 2018 dan  Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019, memunculkan ‘kecurigaan’ sebagian masyarakat. Betulkah BPR Kota Kediri digunakan untuk kepentingan ‘pinjaman’ orang-orang tertentu untuk ‘kebutuhan’ tertentu? Belum ada kepastian.

Hanya, salah seorang mantan anggota DPRD Kota Kediri yang berhasil ditemui kediripost, mengakui dia masih memiliki tanggungan ke BPR Kota Kediri dan kondisinya bermasalah. “Ya kalau mau menyita jaminan, ya silahkan disita itu kertas (berkas pinjaman,Red),”ujarnya.

 Sementara itu, mantan Direktur BPR Kota Kediri, Sugiyanto, saat ditemui di rumahnya menolak memberikan komentar apapun karena masalah BPR Kota Kediri yang kini jadi masalah di kejaksaan, sudah diambil alih oleh Pemkot. “Maaf, saya sudah tidak boleh komentar apapun. Apalagi saya sudah tidak ada di sana (BPR Kota,red), lagi,”katanya. (mam)  

Ahead of Pilkada, City BPRs were poured out Rp. 9 billion

Billions in Loss After Pilkada and Pilleg

KEDIRI – In the run-up to the Regional Head Election (Pilkada) for Kediri City, early 2018, BPR Kota Kediri was poured out with IDR 9 billion in funds on the grounds of MSME funds. With the provision, the maximum loan is IDR 25 million.
Based on kediripost readers’ feedback, this UMKM fund raises a number of questions. There is an issue, the fund is very small which is actually absorbed by MSMEs. The funds were reportedly absorbed by borrowers outside the MSMEs with hundreds of millions of loans. So that in 2019, what should have been able to reduce Non-Performing Loans (NPLs), in fact NPLs increased and BPRs suffered losses. This loss situation continues to develop until 2020. “MSMEs are generally more orderly and honest in paying. Being billed just once, generally they are afraid and ashamed, so they pay orderly, ”said the source.
Even though in the income statement, BPR Kota Kediri suffered a loss of up to billions in 2019, but in the 2019 budget changes, the City BPR still paid more than Rp. 122 million to the Kediri City Government as Regional Original Income (PAD).
The failure of the Kediri City BPR which lost billions of rupiah after a political moment, the Kediri City Pilkada in 2018 and the Legislative Election (Pilleg) and the Presidential Election (Pilpres) in 2019, raised ‘suspicion’ by some people. Is it true that BPR Kota Kediri is used to ‘loan’ certain people for certain ‘needs’? There is no certainty yet.
However, one of the former members of the Kediri City DPRD who was successfully met by the kediripost admitted that he still had dependents to the BPR Kota Kediri and his condition was problematic. “Yes, if you want to confiscate collateral, please confiscate the paper (loan documents, ed),” he said.
Meanwhile, the former Director of BPR Kota Kediri, Sugiyanto, when met at his house refused to give any comments because the problem of the Kota Kediri BPR, which is now a problem at the AGO, has been taken over by the City Government. “Sorry, I have not allowed any comments. Moreover, I’m not there (BPR Kota, red), anymore, “he said. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *