BPR Kota Rugi Miliaran di Tahun Pemilu

NPL Tinggi, Kesehatan Bank Buruk

KEDIRI – Kasus dugaan penyimpangan penyaluran kredit ‘jumbo’ di BPR Kota Kediri hingga mengakibatkan Non Performing Loan (NPL) sempat mencapai sekitar 50 persen, ditengarai tidak hanya satu itu. Ditengarai, masih ada sejumlah kasus serupa yang belum atau tidak ‘tersentuh atau disentuh’. Apalagi, yang dijadikan tersangka dalam kasus ini masih kelas ‘teri’, hanya mantan Account Officer (AO) yang tidak mungkin mencairkan kredit tanpa persetujuan atasan.

Berdasarkan data publikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun politik atau tahun Pemilu, yaitu 2019, BPR Kota Kediri mengalami kerugian besar selama laporan 4 triwulan berturut-turut atau 1 tahun penuh, yang berlanjut ke 2020, yang nilai mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan laporan Laba-Rugi BPR Kota Kediri, pada 2019 Triwulan I (Maret) rugi Rp 258 juta lebih. Triwulan II (Juni) rugi Rp 710 juta lebih. Triwulan III (September) rugi Rp 987 juta lebih dan triwulan IV (Desember) Rp 1.6 miliar lebih atau total Rp 3,5 miliar lebih. Sedangkan pada 2020, pada Triwulan I (Maret) rugi Rp 3,1 miliar lebih, Triwulan II (Juni) rugi Rp 3,3 miliar. Triwulan III (September) rugi Rp 3,4 miliar lebih. Sedang triwulan IV, belum ada.  

LINAWATI M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Nusantara (UNP) Kediri

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Linawati M.Si,  menjelaskan bahwa analisis kesehatan bank dapat dilakukan dengan analisis CAMEL. Pada soal kinerja bank, ada beberapa faktor determinan. Penilaian kinerja bank dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. “Rasio keuangan memberikan informasi bagaimana kondisi permodalan, pengaluran kredit tingkat likuiditas, dan rentabilitas,”ujar Linawati.

Linawati menuturkan, berdasarkan berita media massa bahwa NPL BPR Kota Kediri sempat di kisaran 50 persen. Rasio NPL yang sangat tinggi ini yang menunjukkan tingkat kesehatan bank yang sangat buruk. “Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no. 6/10/PBI/2004 mengenai sistem penilaian kesehatan umum bank, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 5 persen,”tandasnya.

Berdasarkan data publikasi OJK, lanjut Linawati, kemampuan BPR Kota Kediri dalam mengelola biaya operasionalnya mengalami penurunan di tahun 2020. Nilai BOPO yang lebih besar di tahun 2020 dibanding tahun 2019, menunjukkan BPR Kota Kediri, tidak efisien dalam mengelola biaya operasional dibanding pendapatan operasional. “Kemampuan BPR Kota Kediri dalam memperoleh pendapatan tahun 2020, semakin tidak bagus, hal ini ditunjukkan dengan nilai NIM yang lebih kecil dibanding 2019,”katanya. 

Berdasarkan data, laporan keuangan triwulan tahun 2019 dan tahun 2020, BPR Kota Kediri mengalami kerugian. Pada 2019 terdapat kerugian dan pada 2020 kerugian semakin besar. “Seharusnya BPR lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran dananya kepada debitur. Namun kenyataannya, pada 2020 penyaluran dana ke debitur naik dari Rp 23,6 miliar lebih menjadi  Rp 26,7 miliar lebih. “Hal ini tidak seharusnya terjadi, ketika pada 2019 BPR mengalami kerugian cukup besar. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, tidak dijalankan dengan baik,”tambah Linawati. (mam)

City BPR Losing Billions in an Election Year

High NPL, Bank Health is Bad

KEDIRI – The case of suspicion of disbursement of “jumbo” credit at BPR Kota Kediri which resulted in a non-performing loan (NPL) of around 50 percent, it is suspected that there is not only one. It is suspected that there are still a number of similar cases that have not been or have not been ‘touched or touched’. Moreover, the suspect in this case is still “petty”, only the former Account Officer (AO) is not likely to withdraw credit without the approval of his superior.
Based on published data in the Financial Services Authority (OJK), in the political year or election year, namely 2019, BPR Kota Kediri suffered major losses during reports of 4 consecutive quarters or 1 full year, which continued into 2020, which value reached billions of rupiah.
Based on the BPR Kediri City Profit and Loss report, in the first quarter of 2019 (March) it lost more than IDR 258 ​​million. Quarter II (June) lost more than Rp. 710 million. The third quarter (September) lost more than Rp. 987 million and the fourth quarter (December) more than Rp. 1.6 billion or a total of Rp. 3.5 billion more. Whereas in 2020, in the first quarter (March) it lost more than Rp. 3.1 billion, in the second quarter (June) it lost Rp. 3.3 billion. Quarter III (September) lost more than Rp. 3.4 billion. Being in the fourth quarter, there is no.
Meanwhile, Lecturer at the Faculty of Business Economics (FEB), Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Linawati M.Si, explained that bank health analysis can be done with CAMEL analysis. In terms of bank performance, there are several determinants. Assessment of bank performance can be done with financial ratio analysis. “Financial ratios provide information on the condition of capital, liquidity level credit distribution, and profitability,” said Linawati.
Linawati said, based on the news in the mass media, the NPL of BPR in Kediri City was around 50 percent. This very high NPL ratio indicates a very poor level of bank soundness. “Based on Bank Indonesia Regulation no. 6/10 / PBI / 2004 concerning the general health assessment system for banks, stipulates that the non-performing loan (NPL) ratio is 5 percent, “he said.
Based on OJK publication data, Linawati continued, the ability of BPR Kota Kediri to manage its operational costs decreased in 2020. The value of BOPO was greater in 2020 than in 2019, indicating that BPR Kota Kediri is inefficient in managing operational costs compared to operating income. “The ability of BPR Kota Kediri to earn revenue in 2020 is getting worse, this is shown by the lower NIM value compared to 2019,” he said.
Based on data, the financial reports for the quarterly years of 2019 and 2020, BPR Kota Kediri suffered a loss. In 2019 there were losses and in 2020 the losses were even greater. “BPRs should be more careful in distributing funds to debtors. But in fact, in 2020 the distribution of funds to debtors will increase from more than Rp 23.6 billion to more than Rp 26.7 billion. “This should not have happened, when in 2019 the BPR suffered significant losses. The principle of prudence in lending is not implemented properly, ”added Linawati. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *