DPRD Sampaikan Rekomendasi atas LKPJ Bupati

KEDIRI – Bertempat di Ruang Graha Sabha Chandha Bhirawa, Jumat (30/4/2021), DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran  2020, Penyampaian Laporan Kegiatan Komisi-Komisi Masa Persidangan II tahun Sidang 2020/ 2021, Penyampaian Laporan Hasil Ŕeses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 dan Persetujuan Bersama Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman.

PERSETUJUAN BERSAMA : Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto dan Bupati Hanindhito Himawan Pramana, saat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2020

Mengingat Kabupaten Kediri masih dalam situasi pandemi wabah covid-19, rapat paripurna ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid-19, yaitu dihadiri secara fisik oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Kediri dengan mengurangi kapasitas ruang rapat paripurna, mengatur jarak tempat duduk antar anggota DPRD, semua peserta rapat wajib memakai masker dan menggunakan hand sanitiser sebelum memasuki ruang rapat paripurna.

   Rapat Paripurna dipimpin Dodi Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, didampingi para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Mengingat agenda utama dalam rapat paripurna ini adalah penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun Anggaran 2020, terdapat prosesi penyerahan rekomendasi DPRD dari Ketua DPRD kepada Bupati Kediri. Bupati Kediri MasBup H.Hanindhito Himawan Pramana, SH., hadir langsung di ruang rapat paripurna, didampingi Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, ST bersama Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kabag Hukum dan Inspektorat. Sedangkan para Kepala SKPD lainnya mengikuti rapat paripurna melalui video conference di ruang kerja kantor masing-masing SKPD.

        Dalam sambutannya Ketua DPRD Dodi Purwanto menyampaikan bahwa agenda rapat paripurna kali ini sangat penting, karena merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kediri. Karena di dalam Laporan Hasil Kegiatan Komisi tersebut berisi hasil-hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melalui Komisi-Komisi, dan Laporan Reses berisi aspirasi warga masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihannya masing-masing. Sangat diharapkan, aspirasi tersebut diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,”kata Dodi.

Sedangkan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2020 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 ayat (3) bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat paripurna ini ditutup dengan persetujuan dan penandatanganan nota persetujuan bersama atas Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman. Sebelum menutup rapat paripurna, Pimpinan DPRD juga menyampaikan terima kasih kepada segenap Anggota Pansus LKPJ dan Pemerintah Daerah, karena di tengah wabah pandemi covid-19 tetap bekerja profesional dan bersungguh-sungguh melakukan pembahasan LKPJ hingga dapat menyampaikan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir Tahun Anggaran 2020 sesuai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. (mam)

DPRD Conveys Recommendations on the Regent’s LKPJ

KEDIRI – Located in the Graha Sabha Chandha Bhirawa Room, Friday (30/4/2021), the Kediri Regency DPRD held a Plenary Meeting with the agenda of Submitting DPRD Recommendations on the LKPJ of the Kediri Regent at the end of the 2020 fiscal year, Submitting a Report on the Activities of the Commissions for the II Session Period 2020/2021, Submission of Laporaneses Report for Session Period II of the 2020/2021 Session Year and Joint Approval of the Raperda on the Submission of Infrastructure, Utilities for Housing and Settlements.
Considering that Kediri Regency is still in a pandemic situation, this plenary meeting is held with due observance of the health protocol for the prevention of Covid-19, which is attended physically by DPRD leaders and members of the Kediri Regency DPRD by reducing the capacity of the plenary meeting room, regulating seating spacing between DPRD members, all meeting participants must wear a mask and use a hand sanitizer before entering the plenary meeting room.
The Plenary Meeting was chaired by Dodi Purwanto, Chairperson of the Kediri Regency DPRD, accompanied by the Deputy Chairmen of the Kediri Regency DPRD. Considering that the main agenda in this plenary meeting is the submission of DPRD recommendations on the LKPJ of the Kediri Regent at the end of the 2020 Fiscal year, there is a procession for submitting DPRD recommendations from the Chairman of the DPRD to the Kediri Regent. Kediri Regent MasBup H. Hanindhito Himawan Pramana, SH., Was present in the plenary meeting room, accompanied by Deputy Regent of Kediri Dewi Mariya Ulfa, ST together with the Regional Secretary, Head of Bappeda, Head of BPKAD, Head of Law and Inspectorate. Meanwhile, other SKPD Heads attended plenary meetings via video conference in the office workspaces of each SKPD.
In his remarks the Chairman of the DPRD, Dodi Purwanto, said that the agenda for the plenary session this time was very important, because it was an important part of the mechanism for implementing regional government in Kediri Regency. Because the Commission’s Activity Results Report contains the results of the implementation of the DPRD’s oversight function through the Commissions, and the Recess Report contains the aspirations of the community members which are conveyed to DPRD members when carrying out recess in their respective Electoral Areas. It is hoped that these aspirations will be noticed and acted upon by the local government, “said Dodi.
While the DPRD’s Recommendation for the LKPJ of the Kediri Regent at the end of the 2020 fiscal year is a mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government article 71 paragraph (3) that the DPRD provides recommendations on the discussion of the Accountability Statement Report (LKPJ) in the context of improving regional governance.
This plenary meeting was closed with the approval and signing of a memorandum of understanding on the Raperda on the Delivery of Infrastructure, Utilities for Housing and Settlements. Before closing the plenary session, the DPRD Leadership also expressed his gratitude to all members of the Special Committee for LKPJ and the Regional Government, because in the midst of the Covid-19 pandemic, he continued to work professionally and seriously discussed LKPJ so that he could deliver DPRD recommendations for LKPJ Regent Kediri at the end of the Fiscal Year. 2020 according to the time limit determined by law. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *