Polres Kota Selidiki Penyaluran Hibah ?

Menelisik Bantuan Hibah / Bansos / Jasmas, di Kota Kediri (6)

Kasus dugaan korupsi terkait bantuan ke masyarakat yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melibatkan mantan Mentri Sosial masih terus bergulir. Bagaimana pelaksanaan pemberian hibah, bansos, dan atau bantuan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di daerah? Baik ke individu atau lembaga? Berikut sebagian fakta dan atau pengakuan yang ditemukan kediripost.co.id di lapangan. (*)

—————–

Pemberian bantuan hibah / Bansos / Jasmas di Kota Kediri, kabarnya mulai ditindaklanjuti Polres Kediri Kota, tentang realitas pemberian hibah ke masyarakat penerima manfaat. Khususnya, terkait kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyalurannya ke masyarakat.  Penyelidikan ini, merupakan tindaklanjut dari pengaduan masyarakat (Dumas) LSM Saroja.

Supriyo, salah satu pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saroja, Kota Kediri, mengakui pihaknya telah melakukan Dumas ke Polres Kediri Kota, terkait dugaan kemungkinan penyimpangan atau ketidaksesuaian pada penyerahan hibah. “Kami melihat, ada beberapa indikasi kemungkinan penyimpangan pada penyerahan hibah ke Kelompok Masyarakat (Pokmas), antara  nilai barang yang diterima dengan nilai yang seharusnya diterima, ada perbedaan yang mencolok,”ujar Supriyo.

Menurut Supriyo, pihaknya menilai adanya kemungkinan tindak pidana korupsi pada penyerahan hibah atau  bansos atau Jasmas itu. Sebab, berdasarkan data nilai yang seharusnya diterima, dengan nilai barang yang riil diterima, terpaut jauh jika dibandingkan dengan harga pasaran di toko-toko. Apalagi, stempel lembaga Pokmas itu tidak dipegang oleh pengurus Pokmas, tapi orang lain. “Kami menduga, adanya indikasi permainan penyerahan hibah yang mengarah ke kemungkinan tindak pidana korupsi,”tandasnya.

Soal kepastian benar atau tidak adanya dugaan tindak pidana korupsi, lanjut Supriyo, itu sudah menjadi wewenang  Aparat Penegak Hukum (APH) mulai polisi, kejaksaan, hingga pengadilan, bukan wilayah lembaga Saroja. “Beberapa bukti dan pengakuan terkait indikasi yang mengarah ke dugaan adanya penyimpangan, sudah diserahkan ke polisi,”tambah Supriyo.

Supriyo menjelaskan, salah satu anggota Saroja sudah diperiksa polisi terkait Dumas dugaan penyimpangan  penyerahan hibah itu. Pemeriksaannya sampai sekitar empat jam. Karena polisi juga ingin meyakinkan kebenaran data yang dilampirkan pada Dumas itu. “Sudah. Anggota Saroja sudah ada yang diperiksa polisi. Proses selanjutnya, itu wewenang polisi, bukan wewenang Saroja,”tandasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kediri Kota AKP Verawaty Thaib saat dikonfirmasi membenarkan adanya Dumas terkait hibah dari LSM Saroja. Statusnya, masih dalam penyelidikan. “Untuk pihak-pihak yang diperiksa, nanti kita infokan,”ujarnya, saat dihubungi melalui saluran WA. (mam)    

City Police Investigate Grant Distribution?

Examining Grants / Bansos / Jasmas, in the City of Kediri (6)

The alleged corruption case related to social assistance that was investigated by the Corruption Eradication Commission (KPK) and involved the former Minister of Social Affairs is still ongoing. How is the implementation of grants, social assistance, and / or assistance through Community Aspirations Network (Jasmas) in the regions? Whether to individuals or institutions? The following are some of the facts and confessions that kediripost.co.id found in the field. (*)
—————–

The provision of grant assistance / Bansos / Jasmas in Kediri City, reportedly began to be followed up by the Kediri City Police, regarding the reality of giving grants to the beneficiary community. In particular, related to the possibility of irregularities in the implementation of distribution to the community. This investigation is a follow-up to complaints from the community (Dumas) NGO Saroja.
Supriyo, one of the administrators of the Saroja Non-Governmental Organization (NGO), Kediri City, acknowledged that his party had sent Dumas to the Kediri City Police, regarding allegations of possible irregularities or inconsistencies in the delivery of grants. “We see that there are several indications of possible irregularities in the handover of grants to Community Groups (Pokmas), between the value of goods received and the value that should be received, there are striking differences,” said Supriyo.
According to Supriyo, his party assessed the possibility of a criminal act of corruption in the handover of the grant or social assistance or Jasmas. Because, based on the value data that should be received, the real value of goods received is far away from the market price in stores. Moreover, the Pokmas organization seal is not held by the Pokmas committee, but someone else. “We suspect, there are indications of game handover of grants that lead to the possibility of criminal acts of corruption,” he said.
Regarding whether or not there is a suspicion of corruption, Supriyo continued, it is under the authority of the Law Enforcement Officials (APH) from the police, the prosecutor’s office to the court, not the territory of the Saroja institution. “Some evidence and confessions related to indications that point to an alleged irregularity have been submitted to the police,” added Supriyo.
Supriyo explained that one of the Saroja members had been questioned by the police regarding Dumas’ suspicion of irregularities in the handover of the grant. Examination takes about four hours. Because the police also want to ensure the correctness of the data attached to Dumas. “Yes. There are Saroja members who have been questioned by the police. The next process, that is the authority of the police, not Saroja’s, “he said.
Meanwhile, Kasatreskrim, Kediri City Police, AKP Verawaty Thaib, when confirmed, confirmed the existence of Dumas related to a grant from the NGO Saroja. His status is still under investigation. “For the parties being questioned, we will inform you later,” he said, when contacted via the WA channel. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *