Kepentingan Elit, Peran Nyaris Tak Terdengar

Mencermati Dinamika Pengisian Kekosongan Wawali Kediri (4-habis)

Oleh : Imam Subawi

Wartawan Kediripost.co.id

Isu soal pengisian kekosongan sisa masa jabatan Wakil Walikota (Wawali) Kediri sekarang ini, secara umum bisa dipandang sebagai isu elit. Gambaran itu, bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, pilihan dilakukan secara keterwakilan atau dewan. Rakyat lebih berperan sebagai ‘penonton, pengamat, dan penggembira’ yang tidak ikut menentukan langsung. Kedua, peran Wawali dan atau wakil kepala daerah secara umum, kurang dirasakan langsung oleh masyarakat. Wawali lebih sebagai pejabat bayangan di awang-awang, dengan sebutan ban serep, pelengkap penderita, dan sebagainya. Ketiga, efek ada atau tidak adanya Wawali, kurang dirasakan pada peningkatan layanan publik.  

Di sisi lain, dipandang dari sisi kebijakan birokratif, rasanya tidak mungkin Kemendagri ‘mewajibkan’ adanya calon Wawali pada Pilkada, jika tidak ada studi tentang peran penting Wawali, misalnya terkait beban kerja. Sehingga ada konsekwensi untuk anggaran gaji dan tunjangan yang layak.  Meskipun, hasil studi tentang peran penting Wawali itu tidak banyak diketahui masyarakat. Sehingga kurang dipahami, apa penting atau tidak pentingnya Wawali diisi atau tidak diisi. Mayoritas yang berkembang di masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak diisi, lebih bersifat retorika umum.   

Lalu, apakah Wawali betul-betul tidak ‘dibutuhkan’ atau ‘dipentingkan’? tinggal dari sisi mana menilainya dan bagaimana situasi politik yang dibangun oleh para pemangku kepentingan, khususnya Walikota, partai pengusung, dan dewan. Apa dan bagaimana Wawali menjadi ‘wajib’ diisi? apa dan bagaimana Wawali tidak perlu diisi? Keduanya, sama-sama diperbolehkan oleh UU.

Feedback pembaca kediripost terhadap tulisan-tulisan terkait Wawali, juga ada yang mendukung dan tidak mendukung pengisian Wawali. Misalnya dengan bahasa-bahasa “Ora usah diisi, ngentek-ngenteki duit’ “Wawali gak bisa dari independen? Biar gak pusing walikotanya,” “Ndang cepat diisi, biar pas pilihan walikota nanti bisa rame. Asyiikk…,” dan sebagainya.

Sekali lagi, soal perlu atau tidaknya Wawali diisi atau tidak diisi, sangat bergantung pada kepentingan elit dan situasi politik yang bisa mendorong diisi atau tidak diisinya kursi kosong Wawali. Bagaimana menurut Anda? (habis)

Elite Interests, Role Almost Unheard of

Attention to the dynamics of filling Empty for Wawali Kediri (4-end)

By: Imam Subawi

Kediripost.co.id journalist

The issue of filling in the remaining vacancies of the current Kediri Deputy Mayor (Wawali), can generally be viewed as an elite issue. This description can be seen from several indicators. First, the choice is made on a representative or board basis. The people are more of a role of ‘spectators, observers, and joys’ who do not directly determine. Second, the role of the Wawali and / or deputy regional heads in general is less directly felt by the community. Wawali is more like a shadow official in the clouds, with the title spare tire, patient complement, and so on. Third, the effect of the presence or absence of guardians is less felt in improving public services.
On the other hand, from a bureaucratic policy perspective, it is unlikely that the Ministry of Home Affairs will “oblige” a candidate for Wawali in the Pilkada, if there is no study on the important role of Wawali, for example related to workload. So there are consequences for a proper salary and allowance budget. However, not many people know about the results of the study on the important role of Wawali. So it is not known whether or not the importance of the Wawali is filled or not. The majority that develops in society, both supporting and rejecting, is more general rhetoric.
Then, is the Wawali really not ‘needed’ or ’emphasized’? it remains from which side to judge it and how the political situation is built by the stakeholders, especially the Mayor, the supporting parties, and the council. What and how does the Wawali become ‘mandatory’ filled? what and how does Wawali not need to be filled in? Both of them are permitted by law.
Kediripost reader feedback on writings related to Wawali, there are also those who support and do not support filling out Wawali. For example, with the languages ​​”Ora need to be filled in, grope for money” “Wawali can’t be independent? So that the mayor doesn’t get confused, “” Please fill in quickly, so that the choice of the mayor can be crowded. Fun…, ”and so on.
Once again, the question of whether or not the Wawali is filled or not filled depends very much on the interests of the elite and the political situation that can encourage the vacant Wawali seat to be filled or not. What do you think? (exhausted)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *