Babak Awal ‘Pertarungan’ di Pilwali  

Mencermati Dinamika Pengisian Kekosongan Wawali Kediri (3)

               Oleh : Imam Subawi

Wartawan Kediripost.co.id

Perebutan pengisian sisa masa jabatan Wakil Walikota (Wawali) Kediri, bukan isu politik yang berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan Pilwali 2023, sekaligua babak awal Pertarungan di Pilwali. Siapapun yang menduduki kursi Wawali, sangat potensial untuk ikut bertarung pada Pilwali 2023. Baik untuk tetap pada posisi Cawawali atau calon walikota. Pertarungan pada Pilwali 2023, diprediksi akan sangat terbuka, mengingat Walikota Abdullah Abu Bakar alias Mas Abu, yang dinilai masih sangat kuat, sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Walikota. Meskipun masih berpeluang mencalonkan sebagai Wakil Walikota atau pindah posisi jabatan. Persoalan mau atau tidak, soal lain dan merupakan ranah pribadi Mas Abu.

Program paling populis Mas Abu, Prodamas, menjadi perekat dan pengikat utama masyarakat untuk mendukung Mas Abu sebagai kepala daerah. Masih sulit menemukan program yang lebih populis dan mampu menggerakkan keterlibatan masyarakat  dalam pembangunan, dibanding Prodamas. Meskipun jika dikuliti lebih detail, dalam pelaksanaannya bisa banyak ditemukan persoalan yang ‘rawan’. Tetapi, semuanya tertutup oleh masifnya keterlibatan masyarakat.

Ada beberapa alasan bahwa kursi Wawali sangat prosepektif pada pertarungan terbuka Pilwali 2023. Pertama, sosialisasi dan iklan gratis. Siapapun Wawalinya, akan menjadi sangat dikenal masyarakat. Meskipun dia hanya diam saja atau ‘didiamkan’. Khususnya menjelang Pilwali, dia akan menjadi fokus objek wacana pembicataan masyarakat di berbagai forum, menjadi objek spekulasi dan peluangnya untuk menjadi calon walikota. Sehingga secara sosiopsikologis, nama Wawali itu akan menancap di relung psikologi massa.

Jika Wawali ‘diperankan’ oleh Walikota untuk bertemu masyarakat, menghadiri undangan publik, atau menjalankan program tertentu, peran itu akan menjadi bagian dari proses sosialisasi diri dan perekatan dengan nilai politik yang sangat tinggi. Mengingat, mayoritas publik merasa sangat bangga jika satu acara dihadiri Walikota atau Wawali, karena merasa dihormati, dihargai, diuwongne, dan sebagainya. Juga, bisa menjadi sosialisasi diri dengan ‘numpang’ program.

Ke dua, pembentukan good imej. Siapapun yang menduduki Wawali, secara otomatis akan terbentuk bangunan imej bahwa dia memiliki kemampuan kepemimpinan, kelayakan memimpin, tanpa perlu menggunakan parameter lain-lain. Sekaligus akan ‘dianggap’ memiliki pengalaman memimpin birokrasi kepemerintahan. Pada saat Pilwali, tinggal bagaimana sang Wawali melakukan ‘finishing’ agar publik memilih dirinya.

Potensi dan prospektif yang demikian besar pada jabatan Wawali, membuat seluruh praktisi politik pemangku kepentingan, melakukan kalkulasi politik secara cermat dan matang, tentang apakah jabatan Wawali diisi atau tidak diisi?. Jika ‘harus’ diisi, siapa, apa dan bagaimana?  

Bagi Walikota Abu Bakar, sangat mungkin pilihan utamanya adalah kekosongan Wawali tidak perlu diisi. Kemungkinan alasannya? Pertama, Walikota merasa mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa wakil. Posisi Wawali tidak penting. Sudah ada sejumlah OPD yang secara teknis menjalankan program-programnya. Ke dua, potensi pengkhianatan. Jika Wawali tidak sinkron dengan Walikota, memungkinkan bisa melakukan ‘pengkhianatan’ politik dan menjadi batu sandungan Walikota. Setidaknya, bisa menjadi kerikil yang membuat keribetan dan kerumitan. Ke tiga, mengisi Wawali, secara politik bisa seperti memelihara macan yang sewaktu-waktu bisa menerkam.

Jika ‘harus’ diisi, kemungkinan, Walikota akan menginginkan sosok dengan sejumlah kriteria. Pertama, harus sinkron dengan visi-misi Walikota. Ke dua, potensi kemungkinan Wawali maju sebagai Walikota pada Pilwali 2023 adalah rendah. Baik secara ketokohan, finansial, jaringan, dan sisi mental petarung. Ke tiga, potensi Wawali melakukan ‘pengkhianatan’ adalah rendah. Pada situasi ini, track record sosok Wawali akan menjadi pertimbangan penting.

Sebaliknya, praktisi politik yang ingin bertarung pada Pilwali 2023, berharap menjadi Wawali dengan segala potensi sumberdaya yang dimiliki. Pertama, sumber daya ketokohan, finansial, jaringan, dan mental petarung. Kedua, melakukan berbagai upaya politik sebagai pondasi pengimbangan kekuatan yang sudah dibangun Walikota. Baik dengan cara napak tilas atau numpang program dan popularitas Walikota, termasuk kemungkinan konfrontasi politik. 

Di sisi lain, bagi pemilik hak suara di parlemen, bagi yang kurang memiliki potensi untuk maju pada Pilwali 2023, baik sebagai Cawali atau Cawawali, lebih memilih upaya pada negosiasi dan transaksi politik jangka pendek, sambil menunggu berbagai kemungkinan perubahan situasi politik. (bersambung)

First Round for “fight” in Mayor Election 

Attention to the dynamics of filling Empty for Wawali Kediri (3)

By: Imam Subawi

Kediripost.co.id journalist

The struggle to fill the remaining tenure of the Deputy Mayor (Wawali) of Kediri, is not an independent political issue, but is closely related to the 2023 Pilwali. Anyone who holds the Wawali seat has the potential to participate in the 2023 Pilwali election. Either to remain in the position of Cawawali or candidate for mayor . The battle for the 2023 Pilwali is predicted to be very open, considering that Mayor Abdullah Abu Bakar alias Mas Abu, who is considered to be still very strong, is no longer able to run again as Mayor. Although there is still a chance to run for Deputy Mayor or move positions. The issue of willingness or not, is another matter and is Mas Abu’s personal domain.
Mas Abu’s most populist program, Prodamas, has become the main glue and binder of society to support Mas Abu as regional head. It is still difficult to find a program that is more populist and capable of mobilizing community involvement in development, compared to Prodamas. Even if you peel it in more detail, you can find many “prone” problems in practice. However, all of them are masked by the massive community involvement.
There are several reasons that the Wawali chair is very prospective in the open battle for the 2023 Pilwali. First, free socialization and advertising. Whoever the beginning, will be very well known to the public. Even if he is just silent or ‘silent’. Especially in the run-up to the Pilwali, he will be the focus of the discourse object of public discussion in various forums, the object of speculation and his opportunity to become a candidate for mayor. So that sociopsychologically, the name of the Wawali will stick in the psychology of the masses.
If the Mayor is “played” by the Mayor to meet the community, attend public invitations, or run certain programs, that role will be part of the process of self-socialization and bonding with very high political values. Bearing in mind, the majority of the public feels very proud if a Mayor or Mayor will attend an event, because they feel respected, appreciated, honored, and so on. Also, it can be a self-socialization with a “ride” program.
Second, the formation of a good image. Anyone who occupies Wawali, will automatically form an image building that he has leadership abilities, feasibility to lead, without the need to use other parameters. At the same time will be “considered” having experience leading government bureaucracy. At the time of the Pilwali, it is up to the Wawali to do the ‘finishing’ so that the public will elect him.
Such great potential and prospect in the Wawali position, makes all political practitioners a stakeholder, make careful and mature political calculations, about whether the Wawali position is filled or not ?. If ‘must’ be filled in, who, what and how?
For Mayor Abu Bakar, it is very possible that the main choice is that the vacant Wawali does not need to be filled. Possible reasons? First, the Mayor feels that he is capable of running the government without a representative. The position of the Guardian is not important. There are already a number of DPOs that are technically running their programs. Second, the potential for betrayal. If the Mayor is not in sync with the Mayor, it is possible to commit political “treason” and become the Mayor’s stumbling block. At the very least, it can be a pebble that creates fuss and hassle. Third, filling in Wawali, politically, it can be like keeping a tiger that can pounce at any time.
If ‘must’ be filled, chances are, the Mayor will want a figure with a number of criteria. First, it must be in sync with the Mayor’s vision and mission. Second, the potential for the Mayor to run as Mayor in the 2023 Pilwali is low. Both in character, financially, network, and mental side of the fighter. Third, the Wawali’s potential for ‘treason’ is low. In this situation, the Wawali track record will be an important consideration.
On the other hand, political practitioners who want to fight in the 2023 Pilwali hope to become the Guardians with all the potential resources they have. First, the human resources, financial, network, and mentality of the fighter. Second, make various political efforts as a foundation for balancing the strength that has been built by the Mayor. Either by tracing or hitching a ride with the Mayor’s program and popularity, including the possibility of political confrontation.
On the other hand, for those with voting rights in parliament, those who lack the potential to advance in the 2023 Pilwali, either as Cawali or Cawawali, prefer to undertake short-term political negotiations and transactions, while waiting for various possible changes in the political situation. (continued)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *