BuKos Khawatirkan Netralitas KPU

KEDIRI – Para penggerak Bumbung Kosong (BuKos) di Pilkada, 9 Desember 2020, mengkhawatirkan netralitas KPU Kabupaten Kediri, yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Kekhawatiran netralitas KPU itu, antara lain berdasarkan pengalaman di masa kampanye, banyak APK KPU yang diserahkan ke Paslon, tidak terpasang sampai akhir masa kampanye. Terkesan, dibiarkan KPU. Kedua, APK di balaidesa-balaidesa, baru terpasang beberapa hari menjelang akhir masa kampanye. Ketiga, di depan beberapa kantor kecamatan, tidak terlihat APK spesimen surat suara, yang di dalamnya memuat Bumbung Kosong. Keempat, ada informasi beberapa oknum petugas PPS yang menyampaikan surat panggilan, sambil berusaha mengkondisikan pemilih. “Netralitas KPU memang patut diragukan,”ujar Heri Purnawirawan, ketua DPC Perindo Kabupaten Kediri.

KHAWATIR NETRALITAS KPU : Rahmat Mahmudi dan beberapa temannya saat mendatangi kantor KPU Kabupaten Kediri:

Heri juga mengingatkan Bawaslu untuk mengawasi beberapa gerakan saat pencoblosan. Sebab, ada informasi di beberapa TPS akan disediakan tempat makan khusus bagi pemilih, sebelum datang ke TPS, yang rawan digunakan untuk pengkondisian. “Juga ada informasi, penyediaan mobil pengangkut pemilih untuk datang ke TPS, yang juga rawan untuk alat pengkondisian. Meskipun kita juga ragu Bawaslu berani tegas bertindak, tapi ini wilayahnya Bawaslu,”tandas Heri.
Sementara itu, Rahmat Mahmudi, koordinator pemenangan Bumbung Kosong, Selasa (8/12/2020) mendatangi KPU Kabupaten Kediri, meminta agar KPU bertindak netral dan sesuai dengan aturan. “Kita minta, komitmen netral itu betul-betul dipegang dan diinstruksikan ke seluruh jajarannya, mulai PPK, PPS, sampai KPPS,”ujar Rahmat.
Rahmat mengaku, pihaknya memang mengkhawatirkan kemungkinan adanya tekanan ke KPPS di TPS. “Tapi KPU meyakinkan, bahwa jajarannya akan tetap netral,”kata Rahmat.
Menurut Rahmat, kerawanan hilangnya suara BuKos adalah di TPS dan di PPK. Di TPS, rawan terjadi manipulasi kehadiran dan rekayasa merusak surat suara yang mencoblos bukos hingga tidak sah. “Sedangkan di PPK, rawan terjadi perubahan angka di C plano atau Hasil suara, dan C salinan Hasil suara,”tandas Rahmat.
Ketua KPU Ninik Sumarni saat dikonfirmasi membenarkan soal kedatangan Rahmat Mahmudi dan beberapa temannya dari PUI ke KPU. Kedatangan Rahmat itu untuk meminta agar KPU berjalan sesuai aturan. “Iya, khawatir, tapi bukan mempertanyakan,”ujar Ninik.
Saat ditanya apa jaminan KPU akan netral seperti harapan penggerak BuKos itu? Sampai berita ini ditulis, sekitar jam 23.00, Ninik belum menjawab. Begitu juga saat ditanya apakah KPU melakukan hitung cepat yang bisa dilihat masyarakat, di luar penghitungan resmi? Ninik juga belum menjawab. (mam)

BuKos Worries about KPU Neutrality

KEDIRI – The activists of Bumbung Kosong (BuKos) in the Pilkada, December 9, 2020, were concerned about the neutrality of the KPU in Kediri Regency, which could affect the election results. Concerns about the neutrality of the KPU, among others, are based on experience during the campaign period, many KPU APKs that were submitted to Paslon, were not installed until the end of the campaign period. Impressed, left by the KPU. Second, APK in balaidesa-balaidesa, only installed a few days before the end of the campaign period. Third, in several sub-districts it was found that there were some who did not install ballot specimen APKs which contained Bumbung Kosong. Fourth, there is information on several PPS officers who delivered summons while trying to condition the voters. “The neutrality of the KPU deserves to be doubted,” said Heri Purnawirawan, head of DPC Perindo, who still consistently supports Bumbung Kosong.
Heri also reminded Bawaslu to monitor several movements during the voting. This is because there is information in several polling stations that a special dining area will be provided for voters before coming to the TPS, which is prone to be used for conditioning. “There is also information, the provision of voter vehicles to come to the TPS, which is also prone to conditioning equipment. Although we also doubt that Bawaslu has the courage to act decisively, this is Bawaslu’s territory, “said Heri.
Meanwhile, Rahmat Mahmudi, coordinator of the Bumbung Kosong victory, Tuesday (8/12/2020) visited the KPU of Kediri Regency, asking the KPU to act neutral and in accordance with the rules. “We ask for this neutral commitment to really be held and instructed to all staff, from PPK, PPS, to KPPS,” said Rahmat.
Rahmat admitted that his party was worried about the possibility of pressure on KPPS at the TPS. “But the KPU assures that its staff will remain neutral,” said Rahmat.
According to Rahmat, the vulnerability of the loss of BuKos votes is at the TPS and the PPK. At TPS, there is prone to attendance manipulation and engineering to destroy ballots that have punched the ballot until they are invalid. “Meanwhile, in PPK, it is prone to changes in the numbers on the C Plano or the results of the votes, and the C copies of the results of the votes,” said Rahmat.
The head of the KPU, Ninik Sumarni, confirmed the arrival of Rahmat Mahmudi and some of his friends from PUI to the KPU. Rahmat’s arrival was to ask the KPU to run according to the rules. “Yes, I’m worried, but not questioning,” said Ninik.
When asked what the KPU guarantees will be neutral like the hope of driving the BuKos? Until this news was written, Ninik did not answer. Likewise, when asked whether the KPU did a quick count that the public could see, outside of the official count? Ninik also didn’t answer. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *