Raperda RTRW Akomodir Bandara dan Tol

KEDIRI- Mega proyek Bandara Kediri dan rencana pembangunan tol Kertosono – Tulungagung melalui lingkar wilis yang diprediksi akan mulai dibangun mulai 2021 mendatang, akhirnya diaokomodir pada Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Kediri. Selain itu, ada juga rancangan pembangunan rel KA yang menghubungkan simpang lima gumul (SLG) ke Bandara. Dengan pembahasan Raperda RTRW ini, maka RTRW yang ditetapkan pada 2010 lalu, yang seharusnya berlaku sampai 2031, mengalami penyusutan sekitar 10 tahun masa berlakunya.  

LUTFI MAHMUDIONO : Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kediri

Jika tidak segera dilakukan perubahan Perda RTRW, maka sejumlah proyek yang sedang direncanakan dan sedang berjalan, jika melanggar dan tidak sesuai RTRW sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, bisa dikenai sanksi pidana. 

Ketua Fraksi Nasdem Lutfi Mahmudiono, saat dikonfirmasi mengakui sebenarnya RTRW Kabupaten Kediri masa berlakunya sampai 2031, karena berlakunya RTRW selama 20 tahun. Tetapi dalam aturan perundangan, bisa ditinjau kembali setelah lima tahun. “RTRW yang lama sudah berjalan lima tahun lebih, sudah bisa ditinjau kembali dan diubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan wilayah”ujarnya.

Dalam Pandangan Umum (PU) terkait RTRW, lanjut Lutfi, Fraksi NasDem juga mempertanyakan soal pelibatan sejumlah elemen masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam penyusunan rancangan RTRW. Karena dalam perundangan, harus melibatkan pemangku kepentingan secara umum, yang antara lain bisa dilakukan melalui media massa, leaflet, brosur, dan sebagainya. “Jika memang sudah, Partai NasDem minta diberi bukti,”tandas Lutfi.

Lutfi meminta agar pembahasan Raperda RTRW ini dilakukan dengan ketelitian, kecermatan, dan tidak perlu tergesa-gesa. “Karena RTRW sangat penting untuk Kediri ke depan,”tambah Lutfi. (mam)

Raperda RTRW to accommodate airports and toll roads

KEDIRI – The Kediri Airport mega project and the Kertosono – Tulungagung toll road development plan through the wilis circle which is predicted to begin construction starting in 2021, finally accommodated in the Raperda on Regional Spatial Planning (RTRW) Kediri Kediri Regency. In addition, there is also a design for the construction of a railway that connects the intersection of five gumul (SLG) to the airport. With the discussion of the Raperda RTRW, the RTRW that was stipulated in 2010, which should have been in effect until 2031, has decreased by about 10 years of its validity period.
If changes to the RTRW Perda are not immediately carried out, then a number of projects that are being planned and underway, if they violate and are not in accordance with the RTRW, resulting in changes in spatial function, loss of property or property damage, and / or death of persons, may be subject to criminal sanctions.
The head of the Nasdem Faction, Lutfi Mahmudiono, when confirmed, admitted that the RTRW for Kediri Regency was in effect until 2031, because the RTRW was in effect for 20 years. But in the laws and regulations, it can be reviewed after five years. “The old RTRW has been running for more than five years, it can be reviewed and changed, because it is no longer in line with regional developments,” he said.
In the General View (PU) regarding the RTRW, Lutfi continued, the NasDem faction also questioned the involvement of a number of elements of society who should have been involved in the drafting of the RTRW. Because in legislation, it must involve stakeholders in general, which among others can be done through mass media, leaflets, brochures, and so on. “If so, the NasDem Party will ask for evidence,” said Lutfi.
Lutfi requested that the discussion of the Raperda RTRW be carried out with accuracy, precision, and there is no need to rush. “Because RTRW is very important for Kediri in the future,” added Lutfi. (mam)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *