PUI Minta Presiden Batalkan UU Omnibus Law

Minta Fokus Tangani Covid-19 yang Habiskan Rp 1.000 Triliun

KEDIRI – Pergerakan Umat Islam (PUI) Kediri, meminta agar Presiden Jokowi membatalkan UU Omnibus Law dan menerbitkan Perpu untuk memberlakukan kembali UU organic yang sudah berlaku. PUI juga meminta Presiden untuk focus penanganan Covid-19 yang sudah menghabiskan dana sekitar Rp 1.000 triliun, tetapi belum ada tanda-tanda berakhir. “Kita menolak keras diberlakukannya UU Omnibus Law,”ujar Rahmad Mahmudi, coordinator PUI Kediri, saat menyampaikan pernyataan sikap bersama di Pare (13/10/20).

MINTA PRESIDEN FOKUS COVID : Perbacaan pernyataan sikap PUI terhadap UU Omnibus Law di Pare

Dalam pernyataan sikap bersama ini, diikuti sekitar 100 orang anggota PUI. Menurut Rahmad, penolakan terhadap UU Omnibus Law ini merupakan wujud kepedulian PUI terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang sedang terjadi di negara ini. “PUI sebenarnya menghendaki agar turun ke jalan untuk melakukan pengawalan terkait penolakan UU Cipta Kerja ini. Namun kami memiliki banyak pertimbangan sehingga dinilai cukup dengan pernyataan sikap ini,”ungkapnya.

Ada 4 poin dalam pernyataan sikap itu. Pertama, menolak keras pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua, meminta kepada Presiden membatalkan UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu yang mengatur tentang pemberlakuan kembali Peraturan Undang-Undang organik yang sudah berlaku sebelumnya. Ketiga meminta kepada Presiden dan DPR RI untuk tidak mengusulkan lagi RUU Cipta Kerja sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Ke empat meminta kepada Presiden RI untuk fokus pada upaya penuntasan penanggulangan pandemi covid-19 yang telah menyedot uang rakyat hampir Rp 1000 trilyun, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. (sul/mam)

PUI asks the president to cancel the Omnibus Law

Asking to Focus on Handling Covid-19 Which Spends IDR 1,000 Trillion

KEDIRI – The Islamic Movement (PUI) Kediri, asked President Jokowi to cancel the Omnibus Law and issue a Perpu to re-enact the existing organic law. PUI also asked the President to focus on handling Covid-19, which has spent around Rp. 1,000 trillion, but there is no sign of it ending. “We strongly reject the enactment of the Omnibus Law,” said Rahmad Mahmudi, coordinator of PUI Kediri, when delivering a joint statement at Pare (13/10/20).
In this joint statement, about 100 PUI members participated. According to Rahmad, the rejection of the Omnibus Law is a manifestation of PUI’s concern for national issues that are happening in this country. “PUI actually wants to take to the streets to take care of the rejection of the Job Creation Law. However, we have many considerations so it is considered sufficient with this statement of attitude,” he said.
There are 4 points in the statement. First, strongly rejects the ratification of the Job Creation Bill into Law. Second, asking the President to cancel the Job Creation Law by issuing a Perpu which regulates the re-enactment of the previously valid Organic Law. The third asked the President and the DPR RI not to propose the Job Creation Bill for at least the next 5 years. The fourth asked the President of the Republic of Indonesia to focus on efforts to deal with the Covid-19 pandemic which has taken people’s money to nearly Rp. 1000 trillion, but until now there is no sign that it will end. (sul / mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *