KPU Dapat Tambahan Kucuran Rp 7 M

 

NINIK SUMARNI : Ketua KPU Kabupaten Kediri

KEDIRI – Memasuki masa new normal dan bergulirnya kembali tahapan Pilkada 9 Desember 2020, KPU Kabupaten Kediri mendapat kucuran dana tambahan Rp 7 miliar dari KPU RI, tanpa mengubah komposisi dana hibah dari APBD senilai sekitar Rp 168. Sehingga dana yang mengucur ke KPU total sekitar Rp 175 miliar.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sumarni  menjelaskan, dana Rp 7 miliar dari KPU RI itu akan digunakan untuk penyediaan perlengkapan protokol kesehatan bagi petugas dan di lokasi TPS, seperti masker, handsanitizer, tempat cuci tangan, dan sebagainya. “Semua lokasi TPS akan dilengkapi dengan protokol kesehatan,”tandasnya.

Selain itu, untuk penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mengingat adanya pandemi Covid-19, lanjut Ninik, direncanakan akan ada penambahan 701 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Kediri. Semula direncanakan ada 2.610 TPS,bertambah menjadi 3.311 TPS. Karena adanya pengurangan batas maksimal pemilih di satu TPS, yang semula 800 pemilih di satu TPS menjadi 500 pemilih. “Konsekwensi dari pengurangan itu, kita harus menambah jumlah TPS,”kata Ninik.

Terkait kemungkinan seluruh petugas TPS akan dilakukan rapidtest, Ninik mengaku kemungkinan itu bisa terjadi, dananya sudah disediakan. Tetapi untuk sementara dia belum berani memastikan karena masih menunggu petunjuk KPU RI untuk pelaksanaannya. “Kita masih menunggu petunjuk penggunaan dananya seperti apa,”tambahnya. (mam)

KPU gets additional disbursement of IDR 7 billion

KEDIRI – Entering the new normal period and the rolling of the stages of the 9 December 2020 elections again, the KPU of Kediri Regency received an additional fund of Rp 7 billion from the Indonesian KPU, without changing the composition of the grants from the APBD worth around Rp 168. So that the funds pouring into the KPU total around Rp. 175 billion.
Head of KPU of Kediri Regency, Ninik Sumarni explained, the Rp7 billion fund from the KPU RI will be used to provide health protocol equipment for officers and at polling station locations, such as masks, handsanitizers, handwashing places, and so on. “All TPS locations will be equipped with health protocols,” he said.
In addition, to increase the number of polling stations (TPS). Given the Covid-19 pandemic, continued Ninik, it is planned that there will be an additional 701 polling stations scattered throughout the District of Kediri. Originally planned there were 2,610 TPS, increasing to 3,311 TPS. Because of the reduction in the maximum limit of voters in one polling station, from 800 voters in one polling station to 500 voters. “As a consequence of the reduction, we must increase the number of polling stations,” said Ninik.
Regarding the possibility that all TPS officers will have a rapid test, Ninik admitted that this could happen, with funds already provided. But for the time being he has not dared to be sure because he is still waiting for the Indonesian KPU’s instructions for implementation. “We are still waiting for instructions on how to use the funds,” he added. (mam)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *