Rekom Tanpa Daftar, Pembohongan Publik

 

ANCAM GUGAT :Habib SH, salah satu pendaftar calon bupati Kediri

Dinilai Kejahatan Politik, Habib Ancam Gugat

KEDIRI – Gerakan anti skenario  calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Kediri, terus bergulir.  Setelah sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi penegak Demokrasi Kediri Jayati menggelar aksi keprihatinan dengan  membawa sejumlah poster kecaman, kini salah satu pendaftar Bakal Calon Bupati Kediri Habib SH, mengancam akan melakukan  gugatan jika rekom PDIP benar-benar jatuh ke tangan Hanindhito Himawan Pramana alias Dhito. “Kalau rekom benar-benar jatuh ke Dhito, saya akan menggungat,”ujar Habib SH, saat ditemui  kediripost di kantornya (2/3/20).

Seperti diberitakan, isu skenario memunculkan calon tunggal melalui  ‘koalisi  istana’ pada Pilkada Kabupaten Kediri  2020 ini terus menguat. Nama yang disebut-sebut dirancang untuk mendapatkan rekom adalah Dhito, yang tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui partai manapun.  Terkesan rekom itu dipaksakan.

Menurut Habib, jika rekom itu benar-benar jatuh ke Dhito yang tidak pernah mendaftar,  maka partai telah melakukan kebohongan publik.  Sebab partai membuka pendaftaran  bakal calon bupati secara publik, tetapi tidak ada satupun pendaftar yang direkom, malah orang yang tidak mendaftar diberi rekom. “Ini kejahatan politik dan pembohongan publik. Untuk apa mereka membuka pendaftaran  kalau yang direkom justru yang tidak mendaftar?,”kara Habib dengan nada bertanya.

Habib menjelaskan,  jika rekom  jatuh ke orang yang tidak mendaftar, dia dan para pendaftar lain sudah dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Karena dalam proses pendaftaran itu, para pendaftar sudah mengeluarkan biaya persiapan, waktu, tenaga, dan mental . Semuanya  sudah berupaya untuk mendapatkan rekom melalui aturan yang ditetapkan. “ Jadi semua pendaftar, termasuk saya, dirugikan oleh partai,”tegasnya.

Habib berharap agar kecelakaan politik skenario rekom calon tunggal Bupati Kediri tidak terjadi. Siapapun yang direkom partai, masyarakat tidak akan mempersoalkan, asalkan diberikan kepada kandidat  yang sudah mendaftar ke partai. (mam)

Record Without Registration, Public Deception


Judged by Political Crimes, Habib Threatens Lawsuit

KEDIRI – The anti-scenario scenario of a single candidate in the Regional Election of Kediri, continues to roll. After a number of NGOs affiliated with the Kediri Jayati Democracy Alliance held a concern action by bringing a number of poster criticisms, now one of the candidates for the Kediri Regent Candidate Habib SH, threatened to make a lawsuit if the PDI-P record really fell into the hands of Hanindhito Himawan Pramana alias Dhito. “If the record actually falls into Dhito, I will sue,” said Habib SH, when met by Kediripost in his office (2/3/20).
As reported, the issue of the scenario of raising a single candidate through the ‘palace coalition’ in the 2020 Regency of Kediri continues to strengthen. The name mentioned was designed to get a record is Dhito, who never registered as a prospective regent candidate through any party. The impression is forced.
According to Habib, if the record really fell to Dhito who had never registered, then the party had carried out public lies. Because the party opened the registration of prospective regent candidates publicly, but none of the registrants was recorded, even people who did not register were given a record. “This is political crime and public deception. Why would they open a registration if the one who recorded is not the one who registered ?, “said Habib in a tone of asking.
Habib explained, if the record fell to people who did not register, he and other registrants had been harmed, both materially and materially. Because in the registration process, the registrants have incurred preparation, time, energy and mental costs. All have tried to get the record through the rules set. “So all registrants, including me, are harmed by the party,” he said.
Habib hopes that the political accident scenario of a single candidate regency in Kediri will not occur. Whoever the party recommends, the public will not question, as long as it is given to candidates who have registered with the party. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *