Kabupaten Kediri Pertahankan WTP

Wakil Bupati Kediri, H. Masykuri saat menerima hasil pemeriksaan BPK dengan opini WTP di gedung BPK Jawa Timur (25/5)

KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri, berhasil mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut. Prestasi itu, diketahui saat penyerahan laporan pemeriksaan BPK atas laporan pemerintah tahun anggaran 2017, yang digelar di Gedung BPK Jawa Timur, Jalan Juanda, Sidoarjo, (25/5).. Hadir dalam acara itu antara lain  Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM dan Wakil Ketua DPRD Muhaimin. Opini WTP itu diserahkan oleh  Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijianto, S.E, M.M, AK, CA.

Sementara itu, dalam sambutannya Anggota V BPK RI Isma Yatun, yang hadir dalam acara itu, mengatakan Sesuai Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas, sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara/daerah, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

“Kami harap prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,” harapnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *